Pj Sekda Halteng Buka Peningkatan SDM Melalui Gerakan Literasi

Menteri Investsi Kunjungi IWIP, Bentuk Dukungan Pemerintah Maksimalisasi Hilirisasi Nikel Weda Bay.

HALTENG, OT- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengunjungi kawasan industri Weda Bay Project di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin (6/1/2025). 

Kedatangan Rosan disambut langsung oleh Presiden Direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Xiang Binghe didampingi Vice President Director Kevin He, serta Director Scott Ye, bersama jajaran manajemen. 

Rosan adalah menteri Kabinet Merah Putih ketiga yang mengunjungi Weda Bay Project dalam tiga bulan terakhir. Sebelum Rosan, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah lebih dulu melakukan kunjungan ke kawasan ini. 

Presiden Direktur |WIP, Xiang Binghe, mengatakan kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM adalah wujud dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya di Halmahera Tengah, terhadap perkembangan Weda Bay Project.

"Tanpa dukungan tersebut, kawasan industri terintegrasi ini tak mungkin berkembang pesat, yang saat ini antara lain ditandai dengan jumlah karyawan yang telah mencapai 80 ribu lebih karyawan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi Maluku Utara," ucap Xiang Binghe President Direktur PT. IWIP. 

Dia menngatakan, seluruh karyawan dan manajemen di Weda Bay Project bangga dan bersyukur atas kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kunjungan Menteri Rosan ini memberikan semangat bagi perusahaan dalam memaksimalkan hilirisasi di kawasan ini. 

Selama berada di Weda Bay Project, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mendapatkan penjelasan dari Presdir IWIP berkenaan dengan beragam produk olahan nikel yang diproduksi di kawasan Weda Bay Project. Menteri Rosan juga mengunjungi berbagai infrastruktur dan fasilitas, antaranya power plant, pelabuhan, PT Huafei, dan PT Huaneng. 

PT Huafei adalah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan Weda Bay Project yang memiliki proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) terbesar di dunia. Sedang PT Huaneng adalah perusahaan yang akan mengekspor prekursor nikel ke Amerika Utara dan Eropa pada 2025 ini.

 

Diduga Bawa Nama Bupati Untuk Tekan Cabor Amankan Calon Ketua KONI

HALSEL, OT - Sejumlah ketua cabang olahraga (Cabor) di Kabupaten Halmahera Selatan mengaku merasa terpaksa dan ditekan oleh oknum di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Halmahera Selatan guna memilih salah satu kandidat calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Halmahera Selatan.

Mereka mengungkapkan, adanya intervensi oknum Dispora Halsel yang membawa nama Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk mengarahkan agar para ketua cabor mendukung Iksan Kaleserang sebagai calon Ketua KONI Halsel. 

Salah satu ketua cabor, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan  dirinya mendapat instruksi langsung dari oknum di Dispora Halsel untuk mendukung Iksan Kaleserang.

"Katanya, ini arahan dari Pak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk menyuruh memilih Iksan Kaleserang sebagai Ketua KONI," aku sumber.

Meski demikian, tekanan yang dirasakan oleh sejumlah ketua cabang olahraga ini menimbulkan keprihatinan mengenai independensi dan proses pemilihan yang transparan.

Sementara itu, Plt Kadispora Halsel Suhdan Kasuba membantah jika ada arahan seperti itu terkait pencalonan ketua Koni Halsel.

Suhdan mengaku, sedang berada di Jakarta dalam urusan kedinasan. "saya sementara masih di Jakarta," tulis Suhdan dalam pesan WA saat dikonfirmasi.

Dia mengaku tidak memiliki kapasitas untuk mengarahkan karena setiap cabor punya hak dan punya pengurus masing-masing.

"Nyatanya beberapa cabor mendukung kandidat lain, dan itu hak masing-masing,  dan saya hanya menghimbau agar memilih ketua Koni yang betul-betul memajukan KONI bukan malah sebaliknya," tegas Suhdan.

Sementara itu, berbagai pihak mengharapkan agar proses pemilihan ketua KONI dapat dilakukan secara objektif dan tanpa adanya campur tangan yang merugikan pihak-pihak tertentu.