Hotspot Menurun Signifikan Berkat Kolaborasi Solid Pemerintah dan Masyarakat

Babak Baru Skema Pembayaran Gaji PPPK

JAKARTA, OT - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah. Pembayaran oleh pemerintah pusat, kata Purbaya, akan mulai dilakukan pada Januari 2027.

"PPPK yang paruh waktu mulai Januari jadi penuh waktu dibayar pemerintah pusat," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman CNBC, baru-baru ini.

Dengan kebijakan ini, Purbaya yakin beban fiskal daerah akan berkurang. Pasalnya, pemerintah pusat akan menanggung beban yang selama ini dibawa oleh pemerintah daerah.

"Beban daerah dalam hal penggajian tenaga kerja tertentu sudah ditarik ke pusat. Itu juga meringankan beban APBD di daerah," papar Purbaya.

Selain itu, Purbaya mengungkapkan pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Yang sebelumnya paruh waktu nanti Januari juga mulai bisa mendaftar untuk diseleksi bisa menjadi pegawai negeri PNS yang dibayar pusat secara bertahap," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp31 triliun untuk peralihan status pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi P3K penuh waktu yang mulai berjalan pada Januari 2027.

"Kalau yang dari PPPK paruh waktu menjadi P3K penuh (waktu) digaji pusat. Itu kan Januari bisa kan sudah kerja mereka tuh, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun," kata Purbaya, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, bulan lalu.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Purbaya menegaskan defisit APBN tetap terjaga. Dia berharap PPPK tidak perlu khawatir. Menurutnya, pemerintah tetap akan memperhatikan nasib PPPK, termasuk PPPK guru.

Bataka dan Tuguis Berakhir Damai Hasil Mediasi Forkopimda di Halmahera Barat

HALBAR, OT -  Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggelar Deklarasi Damai antarwarga Desa Bataka, Desa Tuguis, dan Desa Soa Sangaji sebagai tindak lanjut penyelesaian konflik yang terjadi usai pertandingan sepak bola di Lapangan Soa Sangaji, Desa Tuguis, Kecamatan Ibu Utara, Minggu (2/8/2026).