TERNATE, OT– Kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Maluku Utara sepanjang 2025 menunjukkan performa yang moncer. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara memastikan sektor tersebut tetap stabil dan tumbuh positif, sejalan dengan akselerasi ekonomi daerah yang tercermin dari pertumbuhan PDRB sebesar 29,81 persen (year-on-year).
Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengungkapkan bahwa stabilitas tersebut ditopang oleh likuiditas yang memadai dan risiko yang terjaga. Di sektor perbankan, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp16,45 triliun, tumbuh 2,53 persen. ”Kualitas kredit juga tetap sehat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross di level 3,81 persen,” ujarnya.
Tak hanya kredit, antusiasme masyarakat dalam menyimpan dana juga melonjak. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh agresif sebesar 48,95 persen menjadi Rp18,82 triliun.
Adi menyebut, geliat ekonomi ini juga merambah sektor keuangan non-bank dan pasar modal. Outstanding Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech melonjak hingga 86,83 persen menjadi Rp312 miliar.
Sambung Adi, di pasar modal, investor lokal semakin melek investasi. Jumlah Single Investor Identification (SID) naik tajam 43,11 persen menjadi 47.753 investor, dengan nilai transaksi saham yang mencapai Rp221,02 miliar.
Kinerja positif di sektor jasa keuangan ini berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tercatat, tingkat kemiskinan turun ke angka 5,59 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke level 72,52.
Di sisi lain, OJK terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang 2025, OJK merespons 157 layanan konsumen dengan tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 100 persen. Koordinasi lintas sektor melalui Satgas PASTI terus diintensifkan untuk melindungi masyarakat dari jeratan investasi bodong dan pinjaman online tidak berizin.
”Kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif dan sehat,” tegas Adi. Saat ini, OJK juga terus mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 10 kabupaten/kota serta mulai melakukan persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 demi pemerataan akses layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.(ier)
