TIDORE, OT- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menembus angka 100,3 persen, dengan total warga yang tercover mencapai 122.652 jiwa.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menilai, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman telah menunaikan janji politiknya di sektor pelayanan kesehatan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan Muhammad Julham menyatakan, bahwa komitmen Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman terhadap jaminan kesehatan masyarakat tidak hanya sebatas wacana, melainkan telah diwujudkan dalam kebijakan konkret sejak awal masa kepemimpinannya.
“Ini adalah komitmen yang patut diapresiasi. Seorang pemimpin dinilai dari kinerjanya. Apa yang dia sampaikan kepada publik, itulah yang dia kerjakan. Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman telah membuktikan hal tersebut,” ujar Julham, Rabu (28/01/2026).
Julham menambahkan, keberhasilan meraih UHC merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Terlebih, kebijakan tersebut berhasil dieksekusi dalam waktu relatif singkat, meski usia pemerintahan masih tergolong muda.
Namun demikian, Julham menegaskan bahwa capaian ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Ia menilai, dukungan dari internal pemerintah, khususnya instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi faktor kunci keberlanjutan kebijakan tersebut.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan aspek administrasi kepesertaan JKN, melainkan harus diwujudkan dalam pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
“Yang sering terjadi, warga datang berobat justru dipersulit dengan urusan administrasi. Padahal, yang seharusnya diutamakan adalah pelayanan kesehatannya. Ini perlu menjadi perhatian serius,” katanya.
Dia pun mendorong, agar Direktur Rumah Sakit dan para Kepala UPT Puskesmas untuk melakukan pembenahan menyeluruh di instansi yang mereka pimpin, terutama pada aspek pelayanan dasar.
Julham mencontohkan, Rumah Sakit Tidore masih perlu melakukan perbaikan di berbagai sektor yang dinilai belum optimal, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM), fasilitas pendukung, hingga sarana penunjang pelayanan kesehatan.
“Apalagi Direktur Rumah Sakit Tidore saat ini masih baru. Harapannya, ada terobosan dan inovasi yang nyata. SDM harus diperkuat, fasilitas dibenahi, dan kesejahteraan tenaga medis juga harus menjadi perhatian. Jika tidak ada perubahan, maka kondisinya akan sama saja seperti sebelumnya. Ini juga berlaku bagi para pimpinan UPT,” pungkasnya.
(Rayyan)
