Deretan penghargaan sering kali dipandang sekadar simbol seremonial dalam praktik pemerintahan. Namun dalam konteks tata kelola daerah, penghargaan sesungguhnya dapat menjadi indikator penting untuk membaca arah kebijakan, kapasitas birokrasi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini tampak dalam capaian Pemerintah Kota Ternate yang berhasil meraih 17 penghargaan tingkat nasional dan provinsi sepanjang tahun 2025.

Menariknya, capaian tersebut hadir dalam satu tahun kepemimpinan Walikota Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Nasri Abubakar pada periode pemerintahan saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, berbagai penghargaan berhasil diraih di sektor tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, transformasi digital, hingga pembangunan sosial dan lingkungan.

Di balik angka tersebut, sesungguhnya tersimpan cerita yang lebih besar: tentang bagaimana sebuah pemerintah daerah berusaha memperkuat tata kelola, memperbaiki layanan, serta menegaskan identitas kota di tengah kompetisi antar daerah di Indonesia. Dalam proses tersebut, peran kepemimpinan politik tentu menjadi penting, tetapi tidak kalah krusial adalah kerja birokrasi yang menopang pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Di lingkup Pemerintah Kota Ternate, salah satu figur yang memiliki peran strategis dalam menjaga ritme birokrasi adalah Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly, yang selama ini dikenal sebagai motor koordinasi pemerintahan dan penguatan manajemen birokrasi. Dalam sistem pemerintahan daerah, posisi sekretaris daerah memang sering disebut sebagai “mesin administrasi” yang memastikan arah kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja nyata.

Indikator Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu penghargaan yang paling menonjol adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini bukan sekadar penghargaan administratif. WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan secara baik dan transparan.

Pakar administrasi publik Mark Moore dalam konsep ////public value/// menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program yang dibuat, tetapi dari kemampuan mengelola sumber daya publik secara akuntabel. Dengan kata lain, legitimasi pemerintah lahir dari kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangannya.

Jika WTP diraih berulang kali, seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Ternate yang telah mencapainya hingga sebelas kali, maka hal tersebut menjadi sinyal bahwa sistem birokrasi dan mekanisme pengawasan internal mulai bekerja secara stabil. Stabilitas ini tentu tidak terlepas dari konsistensi kepemimpinan daerah dalam menjaga disiplin tata kelola anggaran.

Namun demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa WTP tidak otomatis berarti tidak ada masalah. Ekonom publik Indonesia Mardiasmo pernah menegaskan bahwa opini WTP lebih berkaitan dengan “kepatuhan terhadap standar akuntansi”, bukan sepenuhnya menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran. Karena itu, penghargaan ini perlu dibaca sebagai fondasi tata kelola, bukan garis akhir dari perbaikan birokrasi.

Penguatan Layanan Publik

Selain aspek keuangan, sejumlah penghargaan lain mencerminkan upaya perbaikan pelayanan publik. Misalnya penghargaan dalam **kampanye keselamatan pelayaran, yang relevan dengan karakter Ternate sebagai kota kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Dalam perspektif administrasi publik modern, pelayanan publik yang responsif terhadap konteks geografis merupakan kunci keberhasilan pemerintah daerah. David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku ///Reinventing Government/// menyebut bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakatnya.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, keselamatan pelayaran bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut mobilitas ekonomi, distribusi logistik, hingga keselamatan warga. Karena itu, penghargaan di sektor ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa pemerintah daerah mulai memberi perhatian pada sektor yang sangat menentukan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Transformasi Digital dan Administrasi Modern

Penghargaan terkait Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan pengembangan sekolah rujukan Google juga menunjukkan arah baru pembangunan daerah: transformasi digital.

Dalam teori digital governance, transformasi digital pemerintah bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang perubahan cara birokrasi bekerja. Richard Heeks, seorang pakar e-governance dari University of Manchester, menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Jika program digitalisasi benar-benar dijalankan secara konsisten, maka penghargaan tersebut bisa menjadi titik awal menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan efisien. Namun tantangannya juga tidak kecil. Infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, dan kemampuan aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi tersebut.

Dimensi Sosial dan Lingkungan

Tidak semua penghargaan berkaitan dengan administrasi birokrasi. Sebagian juga menyentuh dimensi sosial dan lingkungan. Misalnya penghargaan Kota Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta Adiwiyata Nasional yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, indikator keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ekonom pembangunan Amartya Sen pernah menekankan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan bermartabat. Dengan kata lain, pembangunan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kualitas hidup.

Jika penghargaan di bidang kesehatan dan lingkungan ini benar-benar mencerminkan perubahan nyata di lapangan seperti peningkatan sanitasi, ruang hijau, dan kesadaran masyarakat maka dampaknya akan jauh lebih penting daripada sekadar trofi penghargaan.

Birokrasi dan Manajemen Talenta

Salah satu penghargaan yang menarik adalah terkait percepatan pembangunan manajemen talenta ASN. Ini menunjukkan perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi.

Dalam teori manajemen publik modern, kualitas aparatur sipil negara merupakan faktor kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Tanpa aparatur yang kompeten dan profesional, program pembangunan yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

Pakar administrasi publik Janet Denhardt melalui konsep New Public Service menekankan bahwa birokrasi modern harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar pengelola administrasi. Karena itu, sistem manajemen talenta menjadi penting untuk memastikan bahwa aparatur memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.

Prestasi yang Harus Diuji oleh Realitas

Meski demikian, deretan penghargaan tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena. Penghargaan hanya bermakna jika berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit daerah yang memiliki banyak penghargaan, tetapi masih menghadapi masalah mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, atau pelayanan publik yang lambat.

Karena itu, ukuran keberhasilan sesungguhnya tetap berada pada persepsi masyarakat. Apakah warga merasakan perubahan? Apakah pelayanan menjadi lebih mudah? Apakah pembangunan lebih merata?

Jika penghargaan tersebut diikuti oleh perbaikan nyata di lapangan, maka capaian tersebut layak diapresiasi sebagai bagian dari perjalanan pembangunan Kota Ternate dalam satu tahun kepemimpinan Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, dengan dukungan birokrasi yang terus diperkuat melalui koordinasi pemerintahan yang dijalankan oleh **Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly.

 Momentum untuk Masa Depan

Pada akhirnya, 17 penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Ternate dapat dilihat sebagai momentum politik dan administratif. Ia menunjukkan bahwa ada upaya serius untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun momentum ini hanya akan bermakna jika dijadikan pijakan untuk langkah berikutnya: memperkuat reformasi birokrasi, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan warga.

Dalam bahasa sederhana, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah penanda bahwa sebuah kota sedang bergerak ke arah yang benar. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa arah tersebut tetap konsisten hingga prestasi yang tercatat di atas kertas benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

 (penulis)