Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tidore Resmi Dilantik dan Dikukuhkan

Wabup Helmi Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027

HALSEL, OT - Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Selasa (20/1/2026) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di ruang rapat Kantor Bappelitbangda Halmahera Selatan.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Halmahera Selatan, Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, dan diikuti oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari berbagai sektor strategis.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian terpenting dari proses perencanaan pembangunan daerah. "Masukan dan saran sangat diperlukan agar Ranwal RKPD yang disusun benar benar mencerminkan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan prioritas pembangunan Nasional (asta cita) dan prioritas pembangunan provinsi Maluku Utara, lanjut Wabup, RKPD TALahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran strategis ,karena penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif terukur dan berorientasi pada hasil  

Visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025-2029 yakni mewujudkan senyum Halmahera Selatan yang adil, maju dan berkelanjutan berbasis agrinaritim dalam bingkai Saruna penuh berkah.

Oleh karena itu, lanjut Wabup, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus lebih cermat serat mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan secara tepat dan strategis.

Melalui Forum ini, Wabup mengharapkan penyusunan perencana pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2027 memperhatikan penyelesaian program prioritas pembangunan daerah  sesuai RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 2029 serta dapat  menghimpun aspirasi atau harapan  masyarakat terhadap prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah sehingga  nantinya dapat memperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Halmahera Selatan, Fadli Hi Kadir dalam laporannya menjelaskan, forum ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan tersebut mewajibkan penyusunan RKPD dengan melibatkan kepala perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan awal dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sebelum masuk ke tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan menentukan kebijakan pembangunan daerah secara lebih rinci."ujar Fadli.

Dengan terselenggaranya forum ini, Fadli berharap RKPD Tahun 2027 dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan yang lebih efektif,  berdaya saing dan sejahtera.

 

17 Kelurahan di Kota Ternate Terdampak Cuaca Ekstrim

TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, tidak kurang dari 17 Kelurahan yang tersebar di 8 Kecamatan terdampak banjir dan longsor, akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Maluku Utara, sejak tanggal 5 hingga 7 Januari 2026.

Berdasarkan data yang dikantongi indotimur.com dari otoritas kebencanaan menyebutkan wilayah yang terdampak bencana tanah longsor tersebar di Kelurahan Mado, Kelurahan Kalumata, Sangaji Utara, Tafraka, Kelurahan Maliaro, Dorpedu, Afe Taduma, dan Kelurahan Kayu Merah.

Sementara wilayah yang terdampak banjir atau genangan air, tersebar di Salero, Sangaji Utara, Kelurahan Akehuda, dan Kelurahan Tafure. Data ini diperoleh BPBD dari pihak Kelurahan terdampak.

BACA JUGA : Wali Kota Imbau Warga Ternate Waspadai Cuaca Ekstrim

Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate, Ferry Handany, mengatakan kerusakan material akibat longsor belum bisa dihitung secara pasti, karena sebagian besar yang terdampak merupakan talud atau infrastruktur pemerintah.

Meski begitu, terdapat beberapa rumah semi permanen di Kelurahan Maliaro juga mengalami kerusakan akibat longsor.

Sementara dampak banjir lebih didominasi pada rumah-rumah warga dan fasilitas umum. "Kalau yang rumah tergenang itu rata-rata peranot rumah warga terdampak," ungkap Ferry.

Meski kondisi cuaca mulai membaik, BPBD Kota Ternate terus membangun koordinasi serta terus memantau kondisi cuaca dari BMKG. "Kita pantau terus update prakiraan cuaca BMKG hingga tanggal 11 Januari 2026," terangnya.

Ferry juga memastikan seluruh personel telah disiagakan, untuk penanganan darurat dan pemantauan wilayah-wilayah yang berpotensi. “Personil sudah disiapkan, pemantauan saat cuaca ekstrem terus dilakukan,” tutup Ferry.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman menghimbau warga yang mendiami kawasan-kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pro aktif memantau kondisi di lingkungan tempat tinggal, "saya minta seluruh ASN baik PNS maupun PPPK untuk pro aktif melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing, jika terdapat potensi bencana, segera melapor ke aparatur Kelurahan maupun Kecamatan," tukas Wali Kota.

Kepada para Camat dan Lurah, Wali Kota juga menginstruksikan untuk terus memantau perkembangan di wilayah kerja masing-masing terutama di daerah rawan bencana seperti banjir, longsor dan pohon tumbang.

Untuk petugas BPBD, Wali Kota meminta bersiaga menghadapi kondisi cuaca yang kurang baik. "Segera bangun koordinasi dengan aparat keamanan (TNI/Polri) dalam melakukan upaya-upaya mitigasi," perintah Wali Kota.