Wakili Malut, Wisata Talaga di Halmahera Barat Berhasil Juara di Tingkat Nasional

Pemkot Ternate Terima LHP Semester II Tahun 2026 dari BPK Perwakilan Malut

TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara pada Kamis (15/1/2025) di kantor Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara.

 Penyerahan LHP dilakukan bersama pemerintah daerah se-Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara.

Kepala Inspektorat Kota Ternate, M. Ali Gani Arief, mengatakan pemeriksaan pada semester II 2025 merupakan pemeriksaan kinerja. Untuk Kota Ternate, pemeriksaan difokuskan pada bidang kesehatan.

“Pemeriksaan kinerja di bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di tiga pulau terluar, yaitu Hiri, Moti, dan Batang Dua, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate,” ujar Ali Gani.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan tiga catatan kepada Pemerintah Kota Ternate. Catatan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ada tiga catatan yang diberikan, diantaranya terkait Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang belum memiliki bangunan sesuai standar. Itu masuk dalam pemeriksaan kinerja,” jelasnya.

Ali Gani juga menambahkan, pemeriksaan semester II ini hanya difokuskan pada sektor kesehatan. Sementara pemeriksaan laporan keuangan akan dilakukan pada tahapan berikutnya.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Ternate, khususnya pada bidang kesehatan dalam meningkatkan pelayanan di wilayah pulau terluar.

Orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu juga menyebutkan, terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan, termasuk dukungan fasilitas kesehatan seperti ambulans laut dan pembangunan Puskesmas di Pulau Hiri.

Sekda turut mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan dokumen pendukung menghadapi pemeriksaan pendahuluan BPK yang dijadwalkan pada 26 Januari 2026.

“Pemeriksaan pendahuluan akan dimulai tanggal 26 Januari. Seluruh OPD diminta menyiapkan dokumen pendukung. Pemeriksaan ini dipercepat karena menyesuaikan jadwal Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

Pemeriksaan terinci selanjutnya direncanakan berlangsung pada April 2026, setelah laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan ke BPK.

Berdasarkan timline pemeriksaan Laporan Keuangan, pemeriksaan interim direncanakan selama 35 hari dan dimulai tanggal 26 Januari 2026.

Penyerahan Laporan Keuangan (LK) Unaudited oleh Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Pemeriksaan terinci diperkirakan dilaksanakan pada awal April setelah LK Unaudited diserahkan.

Tahapan selanjutnya proses penyusunan LHP (konsinywring dan action plan). Dan penyerahan LHP maksimal 60 hari sejak diserahkannya LK Unaudited atau minggu terakhir Mei 2026.

29 Pelaku UMKM Terima Bantuan Disnaker Ternate

TERNATE, OT - Tidak kurang dari 29 pelaku usaha di Kota Ternate, Rabu (7/1/2025) menerima bantuan berupa mesim jahit, alat perbengkelan dan bantuan untuk pelaku usaha rumahan (home industy).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Dr Rizal Marsaoly usai memimpin apel Rabu Menyapa di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate.

Usai penyerahan, Sekda Kota Ternare, Dr Rizal Marsaoly mengungkapkan, bantuan untuk pelaku UMKM dan pelaku usaha rumahan dialokasikan melalui Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2025.

Para penerima manfaat merupakan pelaku UMKM aktif dan benar-benar membutuhkan peralatan pendukung untuk meningkatkan produktifitas. 

Bantuan yang diserahkan kepada penerima manfaat antara lain, mesim jahit, alat perbengkelan dan bantuan untuk pelaku usaha rumahan.

Bantuan ini, lanjut Sekda diserahkan ke warga melalui Disnaker sebagai upaya untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Ternate.

“Bantuan yang diserahkan ini sebanyak 12 unit mesin jahit dan beberapa item lagi, yang teralokasi untuk memenuhi kebutuhan warga. Harapan dari pak Wali bantuan ini dapat bermanfaat untuk membantu usaha mereka,” kata Sekda di sela-sela penyerahan.

Orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu menyatakan, bantuan seperti ini akan terus dialokasikan setiap tahun melalui APBD, sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memberi dukungan agar produktifitas terus meningkat.

“Saya berkomitmen untuk kita fasilitasi para pelaku usaha di Kota Ternate, jadi nanti kita koordinasikan dengan Kelurahan kalau sudah dapat kita hentikan dulu dan kita berikan ke mereka yang belum pernah sama sekali dapat bantuan,” katanya.

Rizal berharap, bantuan yang diterima ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka selama ini.

Terpisah, Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Kota Ternate Mochtar Haeruddin mengungkapnya, bantuan yang diberikan untuk pelaku UMKM ini sebagai sarana penunjang peningkatan produktivitas. 

Dia berharap, bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Sekda Kota Ternate dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memberdayakan para pelaku UMKM di Kota Ternate.

“Jadi bantuan ini diserahkan ke masyarakat yang punya berusaha baik sendiri maupun kelompok,” tukasnya mengakhiri.