PGRI Fun Walk and Run 2025 Siap Digelar

ST Burhanuddin Rotasi 17 Kajati, Termasuk Maluku Utara

TERNATE, OT - Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, resmi melantik Sufari sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung di Aula Utama Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (23/10/2025) kemarin.

Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 854 Tahun 2025.

Sufari dilantik bersama 16 Kepala Kejaksaan Tinggi lainnya serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung. Sebelum menjabat sebagai Kajati Maluku Utara, Sufari sebelumnya menduduki jabatan sebagai Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, saat dikonfirmasi Jum'at (24/10/2025) membenarkan pelantikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Jakarta. 

Menurutnya, pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi pejabat di tubuh Kejaksaan Agung. "Dari informasi yang kami terima, hari ini ada pelantikan pejabat eselon II di Kejaksaan Agung, dan salah satunya Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara," ungkap Richard.

Dia menambahkan, setelah prosesi pelantikan, para pejabat yang dilantik akan segera menuju ke tempat tugas masing-masing untuk melaksanakan tanggung jawab barunya. "Dengan pelantikan ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara semakin memperkuat peran dan kinerjanya dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah Maluku Utara," tandasnya.

 

Tidak Dilibatkan Saat Kuker Wapres, Pemda Morotai Dinilai Tidak Manghargai Dewan Adat

MOROTAI, OT - Masyarakat yang tergabung dalam kelompok lembaga Adat Kesultanan Ternate di Morotai mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai yang yang tdak melibatkan Lembaga Adat saat Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming di Pulau Morotai 15 Oktober 2025 lalu. 

Kepada indotimur.com, Jumat (17/10/25) Sukur Kuseke, Kapita Totodoku, Lembaga Adat Kesultanan Ternate Wilayah Morotai mengaku telah melakukan konfirmasi dengan pihak Pemkab Morotai, tiga hari sebelum Kunker Wapres RI di Pulau Morotai.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkab Morotai untuk menyampaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya perselisihan sengketa lahan antara masyarakat lingkar bandara dengan TNI-AU di Morotai. 

"Tiga hari sebelum Wapres ke Morotai, saya sudah konfirmasi ke Pemda selaku panitia lokal, hanya saja, sampai Wapres datang, kami tidak dilibatkan," kesal Sukur

Menurutnya, keterlibatan Lembaga Adat dalam kunjungan Wapres RI di Morotai sangat diharapkan oleh masyarakat lingkar Bandara, agar permasalahan sengketa lahan yang sudah puluhan tahun dapat tersampaikan secara langsung ke orang nomor dua RI. 

"Namun Pemkab Morotai tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, inilah yang menjadi kekecewaan kami, terlihat Pemkab Morotai mengabaikan permasalahan ini demi kepentingan yang lain," tegasnya. 

Saat Kuker Wapres, kata Sukur, Pemkab Morotai terkesan mengabaikan Lembaga Adat Kesultanan Ternate di Pulau Morotai, padahal saat agenda makan siang di Daloha Resort Jababeka, sejumlah lembaga/kelompok/komunitas turut dihadirkan mulai dari komunitas Bentor, para petani, pelaku UMKM dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pemda Morotai. 

"Pemda Morotai terkesan tidak menghargai Lembaga Adat yang memperjuangakan masalah lingkar Bandara. Padahal kami Lembaga Adat, yang sudah konfirmasi diabaikan begitu saja, padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat Morotai, kekecewaan ini kami sampaikan pula kepada Sultan Ternate selaku JOU dan pimpinan kami," tegasnya.

Meski tidak dilibatkan dalam Kuker Wapres, pihak lambaga adat tidak tinggal diam saat mengetahui agenda Wapres berkunjung ke Desa Joubela untuk meninjau proyek Talut penahan ombak.

Pihaknya atas nama Lembaga Adat langsung menyambangi Wapreas dan menyampikan permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI-AU. Mendengar itu, Wapres merasa terkejut dan berjanji akan membawa permasalahan ini hingga ke istana. 

Meski berhasil menemui Wapres dan telah menyampaikan aspirasi secara langsung ke Wpres, pihaknya tetap merasa kecewa ketika jamuan bersama di Daloha Resort, Bupati Pulau Morotai tidak menyampaikan permasalahan sengketa lahan. 

"Tentunya kami sangat kecewa, padahal sebelum kunjungan Wapres, sudah banyak pemberitaan terkait masalah ini, namun faktanya ketika Wapres tiba di Morotai semuanya bungkam, begitu juga Bupati Morotai tidak menyampaikan masalah ini kepada Wapres," kesal Sukur. 

Lembaga Adat Kesultanan Ternate Wilayah Morotai, menaruh harapan besar kepada Pemerintah Pusat, Presiden dan Wakil Presiden RI agar permasalahan sengketa lahan antara masyarakat lingkar bandara dengan pihak TNI AU dapat duselesaikan, sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum terkait dengan lahan mereka yang sudah puluhan tahun mereka tempati secara turun temurun.