Sekda Kota Ternate Tutup Forum Perangkat Daerah dan Musrembang RKPD Kota Ternate
Pemkot Ternate Buka Akses Pelaku UMKM Lokal di Kawasan Geopark Batu Angus
DARUBA, OT - Kontraktor inisial R di Kabupaten Pulau Morotai angkat bicara soal mobil dinas, jenis Hilux Double Cabin yang dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai.
Kepada indotimur.com, Jumat (28/3/2025) dia (R) mengaku jika sejak tahun 2023 mobil tersebut berada di tangannya, dan ditarik kembali oleh Pemkab Morotai pada hari Senin, 17 Maret 2025. Dia membeberkan, awal mulanya, pada tahun 2023 mobil teraebut dalam keadaan rusak berag, sehingga ada kesepakatan antara Pj Bupati Morotai, M. Umar Ali kala itu dengan kontraktor R guna memperbaiki mobil tersebut karena sering mengalami kerusakan. "Tahun 2023 kami ada pembicaraan dengan Pak Sekda (Umar Ali-red) yang saat itu sebagai Pj Bupati Morotai, terkait mobil Hilux itu yang sudah rusak atau tidak hidup lagi, katanya sudah pernah diperbaiki di Manado tapi tidak ada perubahan, kemudian saya lihat mobil itu memang benar dalam keadaan rusak," terang R. Setelah melihat kondisi mobil, kontraktor R kemudian memperbaikinya, karena terdapat kerusakan pada nozel injektor Hilux Original, Turbo, Alternator Charger, Ban Mobil, Kips Kopling, Kampas Kopleing dan lain sebagainya. "Dari kondisi rusak itu, kami perbaiki dan mobil Hilux tersebut hidup kembali, meski dalam beberapa bulan kemudian sering mengalami kerusakan pada Injektor, namun kami selalu rawat dengan baik mobil tersebut, karena sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Sekda," tutur R. Menurutnya, kenapa mobil Dinas Hilux berada di tangannya sejak tahun 2023 lantaran ia mendapat kabar bahwa mobil tersebut bakal dilelang, namun kenyataan berbanding terbalik, pihaknya seakan-akan dimanfaatkan dan mobil tersebut telah ditarik kembali oleh Pemkab Morotai di bawah kepemimpinan pemerintahan yang baru. "Sebenarnya, waktu itu ada pembicaraan juga, Sekda bilang kalau mobil jadi nanti dilelang, makanya mobil itu masih ada di saya sejak tahun 2023," bebernya Terlepas dari itu, R menyadari bahwa mobil Hilux tersebut merupakan mobil dinas Pemkab Morotai, sehingga dia tidak mencopot suatupun komponen yang ada di dalam mobil tersebut, pihaknya hanya menggantikan segala komponen yang mengalami kerusakan menggunakan uang pribadinya. Selain itu, R menambahkan, ketika anggota Satpol PP Morotai mendatangi rumah, Senin (17/3/2025) dengan maksud menarik mobil Dinas tersebut, R secara sukarela menyerahkan secara cuma-cuma tanpa meminta ganti rugi perbaikan komponen mobil. "Saat Satpol PP datang tarik mobil, saya serahkan karena memang itu mobil Pemda Morotai, tapi mobil itu ada kendala pada Injektor sehingga tidak hidup, waktu itu Satpol PP minta saya membuat rincikan biaya perbaikan jadi saya rincikan dan diberikan ke bidang aset Pemda Morotai, karena semua nota lengkap ada di saya, namun prinsipnya saya tidak menuntut untuk ganti rugi," tambahnya Terpisah, mekanik kontraktor, IR saat dikonfirmasi membenarkan bahwa awal pihaknya mengambil mobil dinas Hilux Double Cabin tersebut, sudah dalam keadaan rusak parah. "Iya betul waktu kami mengambil mobil itu kami tarik karena memang dalam kondisi tidak hidup, kami beberapa orang terpaksa tarik mobil itu untuk diperbaiki," singkatnya.TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate bersama sejumlah lembaga pencinta lingkungan dan jurnalis menggelat Earth Hour pada Sabtu (22/3/2025) malam di lobi kantor Wali Kota Ternate.
Kegiatan Earth Hour di Ternate, menjadi kota pertama di Indonesia bagian timur yang menggelar Earth Hour secara serentak dengan seluruh kota di dunia.
Sedianya, kegiatan Earth Hour dipusatkan di areal Landmark Ternate, namun karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat, pihak penyelenggara memutuskan untuk memindahkan lokasi kegiatan ke lobi kantor Wali Kota Ternate.
Kegiatan Earth Hour turut dihadiri Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar; Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly; sejumlah pimpinan OPD Pemkoy Ternate, serta para aktifis lingkungan dan jurnalis.
Wali Kota Ternate, Dr M. Tauhid Soleman, dalam sambutannya menyatakan, kegiatan Earth Hour memiliki signifikansi yang besar dalam upaya restorasi energi yang telah digunakan.
“Kegiatan Earth Hour sangat signifikan pada upaya restorasi energi yang terpakai, juga membawa kita terlibat dalam upaya penghematan energi,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, Earth Hour memiliki keterkaitan erat dengan tradisi lokal “ela-ela” yang ada di Ternate. Tradisi malam “ela-ela” sebelumnya pernah mengantarkan Ternate meraih penghargaan di bidang kebudayaan.
“Kita patut bangga karena tradisi ela-ela pernah membawa Ternate meraih penghargaan dalam bidang kebudayaan,” terang Wali Kota.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu, turut menyoroti kondisi alam di beberapa wilayah Ternate yang masih terjaga keasriannya.
“Turun di berbagai tempat di Ternate masih merasakan keadaan alam dengan keheningan dan kegelapan. Ini membawa kita menyatu dengan alam,” ungkapnya.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Harita Nickel yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan Earth Hour di Ternate.
Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyebut, Harita pernah memberikan bantuan armada sampah kepada Pemerintah Kota Ternate untuk mendukung program penanganan sampah. “Apresiasi kepada Harita Nickel yang turut mendukung kegiatan. Harita juga pernah memberi bantuan armada sampah untuk Pemkot,” katanya.
Kegiatan Earth Hour di Ternate diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan penghematan energi, serta memperkuat hubungan antara tradisi lokal dan upaya global dalam menjaga bumi.
Kegiatan yang diinisiasi Pemkot Ternate itu turut didukung oleh KATAM Malut, Gerakan Pemuda Mahasiswa Obi (GPMO), Harita Nickel serta para jurnalis di Ternate.
TERNATE, OT– Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas pelayaran perdana program Mudik Bersubsidi 50 persen, pada Rabu (19/3/2025), di Terminal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, serta jajaran Forkopimda setempat. Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Salmin I Saleh, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Dalam program ini, pemerintah menyediakan 19 armada kapal dengan 21 trayek, yang ditargetkan dapat mengangkut sekitar 11.000 penumpang selama periode mudik dan arus balik Lebaran. "Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya," ujar Salmin. Dia juga menambahkan bahwa layanan subsidi ini tidak hanya berlaku untuk arus mudik, tetapi juga arus balik setelah Lebaran. Seorang penumpang yang ikut dalam pelayaran perdana ini mengungkapkan rasa syukur atas adanya program tersebut. "Saya berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara atas tiket bersubsidi ini. Bantuan ini sangat berarti bagi kami," ujarnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe menegaskan bahwa program mudik bersubsidi ini bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama yang ingin pulang ke daerah seperti Morotai, Obi, dan wilayah lainnya. "Kami berharap fasilitas ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Semoga perjalanan Anda lancar dan selalu dalam lindungan Allah SWT," tutupnya. Sekedar diketahui, Program mudik bersubsidi ini akan berlangsung hingga H-1 Lebaran dan kembali beroperasi pada awal Januari 2026 dengan dua trip tambahan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap program ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.25 Maret 2025
Memilih kamera mirrorless full-frame bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan begitu banya ...
"Jurnalis adalah pembangkit semangat, pembuat kesadaran, dan penuntun masa depan." - Katherine Anne ...
TERNATE, OT - Yayasan Nasab Foundation m ...