Cuaca Buruk, Wali Kota Imbau Warga Ternate Tingkatkan Kewaspadaan

Daerah Yang Tidak Lakukan Efesiensi Bakal Disanksi

TERNATE, OT - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni memberi warning bagi daerah-daerah yang tidak taat terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait efesiensi anggaran.

Hal ini ditegaskan Fatoni usai menggelar pertemuan dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, pada Jumat (25/4/2025) di kantor Bappelitbangda Kota Ternate.

 

Fatoni menegaskan, seluruh pemerintah daerah termasuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara wajib untuk melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 

Menurutnya, langkah efisiensi anggaran ini mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah pengurangan biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.

Fatoni, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat mendorong semua daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran. 

Proses efisiensi ini lebih berfokus pada relokasi anggaran dari program-program yang kurang prioritas, misalnya anggaran untuk perjalanan dinas dapat dipangkas hingga 50 persen.

“Dana yang dipotong ini akan dialihkan untuk keperluan belanja lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kita telah mengidentifikasi banyak anggaran yang tidak efektif, seperti biaya perjalanan dinas yang terlalu besar, sehingga perlu dikurangi. Selain itu, kegiatan seremonial sebaiknya dilakukan secara virtual,” ungkap Fatoni usai pertemuan.

Dia menegaskan, pemerintah daerah yang tidak mematuhi kebijakan efisiensi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Fatoni membeberkan, daerah yang tidak mengikuti program prioritas sesuai perundang-undangan dapat menghadapi berbagai bentuk sanksi.

“Sanksi bisa diberikan, manakala ada daerah yang tidak mengikuti, termasuk  program yang lainnya, sanksinya bermacam-macam, tentunya nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” tegasnya.

 

Dinas PUPR Kota Ternate Pastikan Rekonstruksi Pasca Bencana Dilakukan Secara Bertahap

TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui OPD teknis mulai melakukan penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah akibat hujan deras yang terjadi sebelum hingga sesudah Lebaran 2025.

Data yang dikantongi indotimur.com menyebutkan, sedikitnya ada 5 Kecamatan di Kota Ternate, terdampak bancana banjir dan longsor.

Wilayah-wilayah terdampak di Kecamatan Ternate Selatan ada di wilayah Kelurahan Gambesi dan Sasa, Kecamatan Pulau Ternate di Kelurahan Jambula, Rua, dan Kastela, kemudian Kecamatan Ternate Utara di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Pulau Hiri di Kelurahan Tafraka dan Dorari Isa) serta Kecamatan Pulau Moti di (Kelurahan Moti Kota dan Tafraka.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, menyatakan, Pemerintah Kota Ternate telah berkomitmen untuk melakukan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Kota Ternate melalui OPD teknis tidak mengabaikan bencana ini dan akan menangani secara bertahap.

“Kita tidak abaikan itu (bencana), tapi kita selesaikan dulu yang di Ternate. Setelah itu, kami bergerak ke Hiri dan Moti,” kata Rus’an, usai mengikuti apel gabungan di kantor Wali Kota, pada Selasa (8/4/2025)

Dia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Kota Ternate terkait pengiriman alat berat ke Pulau Hiri untuk memobilisasi alat berat.

Saat ini, lanjut Rus'an, pengiriman masih menunggu ketersediaan kapal LCT (Landing Craft Tank) untuk mengangkut alat berat (exavator).

“BPBD sudah kontak kapal LCT dan kemungkinan tersedia setelah lebaran ini. Jadi kalau penanganan di Ternate selesai dalam minggu ini, kita langsung bergerak ke Hiri,” ujar Rus'an optimis.

Rus’an juga memastikan, seluruh wilayah terdampak tetap menjadi prioritas Pemkot Ternate. “Semuanya prioritas, tetap kita tangani secara bertahap,” tutupnya.