Home / Berita / Pendidikan

Unipas Morotai Belum Putuskan Menerima Program Kuliah Gratis Pemkab

26 Agustus 2019
rektorat unipas morotai

DARUBA, OT - Kuliah gratis yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), pihak  Universitas Pasifik (Unipas) belum memutuskan menerima program tersebut.

Keputusan program tersebut baru final pada 28 Agustus pekan ini melalui rapat senat yang digelar oleh Unipas Pulau Morotai.  Hala tersebut disampaikan Wakil Rektor II Unipas, Irfan Hi. Abdul Rahman, Senin (26/08/2019).

"Paling lambat hari Rabu bulan ini. Program Pemkab kulaih gratis itu, nantinya semua biaya pendidikan di Unipas akan ditanggung pemerintah daerah.  Namun, sejauh ini tawaran tersebut belum diputuskan diterima atau tidak oleh pimpinan, karena akan dibawa dan dibahas dalam rapat senat," kata Irfan.

Menurutnya, alsan tidak langsung menerima tawaran tersebut karena Unipas berkeinginan adanya kepastian hukum dalam bentuk regulasi setingkat lebih tinggi dari peraturan Bupati, berupa peraturan Daerah yang menaungi kebijakan atau program pendidikan gratis itu.

“Selama ini, regulasi yang digunakan sebagai jaminan pelaksnaan program SPP gratis hanya berupa MoU yang berlaku tahun 2018-2022 dan peraturan Bupati nomor 08 tahun 2018 tentang wajib belajar 16 tahun,” jelasnya.

Kedua regulasi tersebut, kata Irfan, dinilai tidak berkekuatan hukum dalam jangka waktu panjang atau pasca berakhirnya masa jabatan Bupati periode 2017-2022. “Pemkab Morotai juga perlu berdiskusi dengan DPRD terkait kemungkinan  dari program tersebut dalam jangka panjang,” katanya.

"Apalagi alokasi anggaran yang di ambil untuk membiaya pendidikan gratis bagi Mahasiswa bersumber dari APBD 2019," tandasnya.

Program ini, Unipas memberikan apresiasi pada Pemkab Morotai, karena sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. "Harapan kita kepada Pemkab bersama DPRD, mereka harus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis selamanya dengan segala konsukensi yang menyertainya. Misalnya, biaya pendidikan naik seiring bertambah jumlah kebutuhan dan mahasiswa, maka otomatis biaya yang dikeluarkan pemerintahan daerah juga ikut bertambah, ini yang harus dibicarakan," tutup Irfan.

Program garatis yang ditawarkan Pemkab Morotai ini meliputi, biaya SPP, ujian proposal, ujian skripsi dan wisuda, degan persyratan bagi mahasiswa ber-KTP Pulau Morotai.(hiz)


Reporter: Hizbullah Ode

BERITA TERKAIT