TERNATE, OT - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku Utara (Malut), mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut, untuk segera mengalokasikan anggaran ujian sekolah.

Ketua PGRI Provinsi Malut, Ramli Kamaluddin, saat ditemui indotimur.com Selasa (18/2/2020) mengatakan, PGRI Provinsi Malut secara kelembagaan, mendesak Dikbud Provinsi Malut untuk memperioritas anggaran ujian sekolah.

Menurutnya, PGRI Malut beberapa pekan lalu, telah melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Provinsi Malut dalam rangka membahas angaran ujian.

"Hasil dari pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD menindak lanjuti sekaligus menunggu Dikbud Provinsi Malut untuk duduk berembuk dan mencari solusi guna memfasilitasi anggaran Ujian Kopetensi Keahlian (UKK) yang dilaksanakan oleh SMK di Provinsi Malut," ungkapnya

Selain itu, lanjut Ramli, PGRI Malut juga melakukan pertemuan dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi dan Karo Keuangan, untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah anggaran ujian khususnya ujian UKK untuk SMK.

"Kemudian kami mengajukan laporan ke Dikbud Provinsi Malut, agar hari ini juga Dikbud melakukan kordinasi dengan Karo Keuangan, sehingga kebutuhan anggaran ujian bisa diadakan," terangnya

Dia menuturkan, secara kelembagaan, PGRI Provinsi Malut berkomitmen dengan aturan Permendikbud nomor 43 tahun 2020 karena di dalam aturan tersebut, mengisyaratkan bahwa ujian sekolah itu harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

"Oleh karena itu, kami atas nama PGRI Provinsi Malut mendesak Pemda untuk mengalokasikan angaran ujian baik itu SMA maupun SMK, karena kita bisa membayangkan kalau misalnya ujian sekolah harus dilakukan monitoring sementara sumber anggaran tidak ada lantas sekolah harus pakai apa," kesalnya.

"Mudah-mudahan Komisi IV DPRD Provinsi Malut, bisa berkordinasi dengan Dikbud dan Karo Keuangan sehingga ada langkah kongkrit untuk memperioritaskan anggaran demi terlaksananya ujian," harapnya. (ded)