TERNATE,OT - DPRD Kota Ternate menemukan Pungutan Liar (Pungli) di SD Negeri 1, dengan modus menjual bazar ke siswa-siawi sekolah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik mengaku, dengan adanya beberapa masalah, pihaknya mengundang Kepala Dinas Pendidikan (Dispen), Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 1 Kota Ternate, Kepsek SD Negeri 7 dan Kepaek SD Negri 44 serta perwakilan orangtua siswa untuk melakulan Rapat Dengar Pendapatan (RDP), Selasa (5/11/2019) siang tadi.

Dalam RDP tersebut, komisi III mendapatkan informasi dari orangtua siswa SDN 1, bahwa ada pungli dari guru dengan modus menjual bazar untuk kepentingan guru-guru yang mengikuti studi banding di luar daerah.

"Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Kota Ternate tidak diperbolehkan sama sekali melakukan pungli, untuk itu kegiatan-kegiatan yang bermodus penjualan bazar yang dilibatkan orangtua siswa demi kepentingan guru-guru mulai dari sekarang dihentikan," tegas Anas.

Penjualan bazar ini, lanjut Anas, inisisiatif dari sebagian orangtua murid, namun sebagian orangtua murid lainnya tidak menerima bazar yang dilibatkan ke orangtua.

"Dengan adanya permaslahan ini kami juga meminta pihak sekolah supaya berhenti serta mengfungsikan komite sekolah, sehingga persoalan kebijakan sekolah yang dilakukan keinginan orangtua itu harus dilakukan oleh komite sekolah," jelasnya.

Menurutnya, kedepan komisi III akan selalu mengkaji dan jika penting peningkatan kualitas mutu pendidikan, maka harus ada kualitas peningkatan kepala sekolah, hal itu juga akan tetap didorong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi urusan Pemerintah.

"Tidak bisa dijadikan siswa untuk menjual bazar, apalagi setiap murid diperintahkan untuk menjual 100 bazar," tegasnya.

Anas menegaskan, bukan hanya SD Negeri 1 tapi seluruh SD maupun SMP yang ada di Kota Ternate, karena pungutan di sekolah sudah dilarang dan tidak diperbolehkan.(red)