TERNATE,  OT- Polda Maluku Utara (Malut) dan Polres jajaran dalam pengamanan Pikada 2020 mendatang, mengusulka anggaran sebesar Rp 62 miliar lebih dimasing-masing kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada, tapi dipangkas sekitar Rp 26 miliar sehingga tersisa Rp 36 miliar sekian.

Kepala Biro Ops Polda Maluku Utara, Kombes (Pol) Juwari mengatakan, untuk pengamanan jelang pemilihan kepala daerah baik pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan pemelihan bupati serta wakil Bupati di 2 Kota dan 6 Kabupaten di provinsi Malut, Polres jajaran sudah mengusulkan anggaran pengamanan di masing-masing Pemda setempat dengan jumlah yang berbeda susuai wilayah kerawanan.

“Untuk Pilwako di dua Kota, yakni Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sedangkan untuk Pilbup di enam Kabupaten, diantaranya Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauam Sula dan Pulau Taliabu,” jelasnya.

Kata dia, anggaran Pilwako dan Pilbup Polres jajaran mengaukan ke Pemda masing-masing sebesar Rp 62.759.993.000. Tapi disetujui hanya Rp 36.457.542.000, sehingga dipangkas Rp 26.302.451.000. Namun, dari total anggaran yang disetujui itu belum semua Polres melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dari jumlah Rp 36.457.542.000 itu, Polres Ternate mengajukan Rp 11.589.541.400 disetujui sebesar Rp.4.907.542.000 (belum ada NPHD), Polres Tidore Kepulauan diusulkan Rp 10.901.789.100 disetujui Rp 3.000.000.000 (belum ada NPHD), Polres Halbar usulan Rp.6.727.658.000 disetujui Rp 5.000.000.000 (belum ada jawaban), Polres Halut  diusulkan Rp.8.015.841.500 disetujui sebesar Rp.5.500.000.000 (belum ada NPHD).

Selain itu, Polres Halsel  diusulkan Rp.6.464.350.000 disetujui sebesar Rp.6.000.000.000 (sudah ada NPHD), Polres Haltim diusulkan Rp 5.301.315.000 disetujui Rp 5.300.000.000 (belum di ACC), Polres Kepulauan Sula diusulkan Rp.7.894.837.500 hanya disetujui Rp 4.000.000.000 (sudah ada NPHD) dan Pulau Taliabu diusulkan Rp 5.864.660.500 disetujui sebesar Rp 2.750.000.000 (belum ada kepastian).

"Jadi dari jumlah anggaran yang diususlkan sebesar Rp 62.759.993.000 hanya disetujui sebesar Rp 36.457.542.000," kata Juwari kepada indotimur.com, Kamis (26/12/2019).

Namun, kata Juwari, yang sudah tanda tangan NPHD  hanya Polres Halsel dan Polres Kepulauam Sula, sementara yang lain masinh tahapan proses NPHD kemudian yang belum ada jawaban di kabupaten Pulau Taliabu karena belum ada konsensus DPRD Pulau Taliabu.

"Semoga dalam waktu dekat tahapan NPHD dari beberapa usulan yang nanti di terima oleh Pemda bisah secepatnya selesai," pungkasnya.(ian)