Home / Opini

Kontribusi Belanja APBN terhadap Perekonomian Nasional

16 Juli 2024
Abdul Mufid, S.E., M. Ec.Dev

KONDISI perekonomian global sampai dengan semester I tahun 2024 masih menghadapi risiko ketidakpastian, seiring masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina dan belum meredanya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian yang beragam di berbagai negara sebagai dampak atas ketegangan geopolitik tersebut. Secara umum pertumbuhan ekonomi wilayah Asia dan Amerika Serkat cenderung kuat, sedangkan kawasan eropa sedikit melambat. Pada tahun 2024 perkembangan ekonomi global diperkirakan akan tetap stabil dan menurut International Monetery Fund (IMF) dalam World Economic Global di tahun 2024 ekonomi akan tetap tumbuh 3,2 persen.

Perkembangan ekonomi nasional sampai dengan pertengahan tahun 2024 terus terjaga dan dalam tren positif. Pemerintah terus mengupayakan agar APBN dapat memberikan perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satu tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kontribusi Belanja APBN 

Kebijakan belanja negara oleh Pemerintah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja yang dilaksanakan untuk mendukung penguatan reformasi struktural, antisipasi ketidakpastian global, serta mendukung agenda pembangunan. Pelaksanaan belanja yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara akuntabel, transparan, sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku serta diharapakan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional. 

Berdasarkan laporan resmi Pemerintah atas pelaksanaan APBN semester I tahun 2024, menunjukan bahwa kinerja APBN sampai dengan semester I tahun 2024 tetap sehat dengan defisit yang masih terkendali. Hal ini sebagai bukti atas komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan APBN yang dilakukan dengan responsif, hati-hati, antisipatif, dan suportif.

Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN semester pertama tahun 2024 menunjukan bahwa realisasi belanja negara sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp1.398,0 triliun atau 42,0 persen terhadap pagu APBN tahun 2024. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari dua komponen besar yaitu realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp997,9 triliun (40,4 persen dari pagu APBN tahun 2024) dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp400,1 triliun (46,7 persen dari pagu APBN 2024). 

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada semester I tahun 2024 dilaksanakan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pada umumnya belanja tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan program bantuan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, bantuan iuran peserta PBI JKN, bantuan bencana, bantuan benih, alat dan mesin pertanian, pembayaran subsidi dan kompensasi, program kartu prakerja, dan berbagai pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk Tunjangan Hari Raya/THR dan Gaji 13), penyelenggaraan Pemilu, dan pembayaran manfaat pensiun. 

Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat mendapatkan perhatian dan kontribusi dari Pemerintah. Belanja APBN yang sudah direalisasikan oleh pemerintah dalam jumlah yang besar, diharapkan dapat mendorong dan menstimulus roda perekonomian nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Meskipun demikian pemerintah harus tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian sepanjang tahun 2024. Sebagai langkah antisipasi, maka Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global melalui optimalisasi belanja serta pengendalian risiko utang.

Peran pemerintah melalui kontribusi belanja APBN sangat dibutuhkan untuk menstimulus kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga roda perekonomian dapat berputar dengan lebih cepat. Adanya peningkatan kegiatan perekonomian melalui stimulus program dan kegiatan APBN yang di lakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, serta memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. 

Kontribusi belanja APBN untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan social untuk mendukung perekonomian nasional serta melaksanakan agenda pembangunan nasional diharapkan dapat terus membuahkan hasil yang positif. Selain itu, APBN harus dipergunakan dengan bijaksana serta sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Penulis: Abdul Mufid, S.E., M. Ec.Dev

(Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional)(red)


Reporter: Tim

BERITA TERKAIT