TERNATE, OT- Sebanyak 72 orang warga Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo yang terlantar di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara (Malut) sejak Jumat hingga Minggu (10/5/2020) malam ini, diharapkan dapat diterima oleh Pemprov Sulut.
Puluhan warga dua provinsi ini terlantar di pelabuhan karena KSOP tidak mengizinkan KM Permata Obi keluar menuju Manado, sebab Pemprov Sulut khususnya Pemkot Manado telah menghentikan atau tidak menerima transportasi laut masuk di pelabuhan Manado.
Direktur LSM Rorano Provinsi Maluku Utara (Malut) Asghar Saleh berharap, puluhan warga asal Sulawesi Utara dan Gorontalo yang sudah lama terkatung katung di pelabuhan Fery Bastiong dan sejak kemarin ada di terminal pelabuhan Ahmad Yani hingga malam ini masih menunggu kepastian kapan bisa naik kapal dan berangkat.
Kata Asghar, mereka berjumlah 72 orang. Ada yang berkeluarga dengan anak yang masih kecil.
"Saya sungguh berharap bapak Gubernur Malut dan gubernur Sulut yang punya kuasa bisa saling bicara, baku telepon lalu ada satu surat atas nama Pemda atau Gugus Tugas Sulawesi Utara yang menyebut mereka menerima warganya pulang. Saya sungguh sedih liat nasib puluhan warga ini. Ingin pulang tapi tak diterima Pemdanya," terangnya.
Kata Asghar, mereka warga Sulut dan Gorontalo dan semua prosedur kesehatan sudah dipenuhi. Rapid Test sudah dilakukan dan hasilnya Non Reaktif. Tinggal berangkat dengan KM Permata Obi tapi belum juga diijinkan.
"Tadi saya menelepon kepala KSOP Ternate Taher Laitupa, otoritas pelabuhan Ternate siap melepas kapal berangkat jika ada surat dari Pemda Sulut. Isinya persetujuan menerima. Mengapa? Karena sebelumnya kapal fery dari Ternate yang membawa warga Sulut ini di tolak saat akan sandar di Bitung. Seluruh penumpang balik lagi ke Ternate. KSOP Ternate tidak menginginkan hal yang sama terjadi," kata Asghar.
Lanjut Asghar, pihaknya meminta tolong Gubernur Sulut mengijinkan warganya pulang. "Buatlah surat pendek saja. Mereka ini pekerja asal Sulut, datang ke Ternate dari berbagai kabupaten di Maluku Utara untuk pulang kampung. Mereka tak punya rumah di Ternate," pintanya.
"Minta tolong juga kepada bapak Gubernur Maluku Utara, tolong koordinasi. Baku telepon antar Gubernur biar warga tak sengsara. Ini urusan Kemanusiaan. Butuh tangan Bapak Gubernur berdua," tutup mantan ketua Komisi III DPRD Kota Ternate.
(red)
