TERNATE, OT- Fraksi Nasional Demokrat (F-NasDem) DPRD Kota Ternate, mendorong Dinas Kesehatan melakukan pengadaan 10 ribu rapid test untuk mengantisipasi orang yang datang di kota ini.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif menyampaikan, hari ini melakukan pemantauan kesiapan logistik tim medis Kota Ternate atas penanganan Corona Virs (Covid-19).
“Yang urgent saat ini adalah bagaimana antisipasi arus masuk orang ke Ternate dari transportasi udara maupun laut yang sangat padat, maka jika skema pemberlakuaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum bisa dilakukan di Kota Ternate, pengadaan Rapid Test harus segera ditempuh,” ujar Nurlaela yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Ternate.
Kata Nurlaela, Fraksi Nasdem mendorong Dinas Kesehatan sampai bulan Mei 2020 segera pengadaan 10.000 Rapid test untuk bisa dilakukan antisipasi awal. Hal ini diungkapan disela-sela kegiatan kunjungannya Selasa, (14/04).
Nurlaela menjelaskan, kegiatan ini guna melakukan kroscek atas laporan tim medis di Puskesmas atas kelangkaan APD, dan perlengkapan medis lainnya seperti thermo gun untuk pasien, masker medis dan masker kain, sarung tangan sandar medis, dan hal-hal lainnya.
Menurut Nurlaela, data logistik APD Kota Ternate untuk APD yang sudah didistribusi yaitu, dari 200 set baru 139 pax, Masker N95 150 pax semua sudah terdistribusi, masker bedah 14.000 terdistribusi 9.750, baju hazmat disposable 167 buah terdistribusi 111 pax, rapid test dari 360 terdistribusi 260 buah, cairan handsanitizer 54 liter terdistribusi 28 liter, vitamin C dari 35.000 tablet terdistribusi 16.000 tablet, thermo gun dari 37 buah terdistribusi 37 buah.
Lebih lenjut Nurlaela Syarif menjelaskan sumber logistik APD sejuah ini dari bantuan pihak swasta, dan juga DPD RI, sementara dari dana DTT untuk penanganan Covid 19 yang sudah terpakai senilai Rp 900 juta.
Dalam pengawasan tersebut, Nella sapaan akrabnya juga meminta penjelasan terkait skema usulan kebutuhan APD dan perlengkapan medis penanganan Covid 19 harus dirancang sampai dengan bulan Juni 2020, mengingat prediksi antisipasi puncak Covid harus dalam durasi waktu terencana.
“Upaya ini kami pastikan agar keberpihakan alokasi anggaran untuk pos kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Pemkot dalam hal ini diminta prioritaskan segala kebutuhan medis karena ini instruksi aturan perundangan untuk mempercepat proses penanganan," ujarnya.(awie)
