TERNATE, OT- Sebanyak 78 Kelurahan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut), keluhkan Dana Kelurahan (DK) dan Dana Partisipasi Pembangnan Kelurahan (DPPK) selama 7 bulan, terhitung sejak Januari hingga Juli 2020.
Hal ini diakui langsung oleh sejumlah lurah di Kota Ternate pada indotimur.com. Menurut mereka, dana yang bersumber dan APBN dan APBD itu hingga sekarang tidak ada tanda-tanda untuk dicairkan. Padahal sudah masuk bulan Juli 2020.
Informasi lain juga disampaikan, DK yang bersumber dari APBN dalam setahun dicairkan dua tahap. Sementara DPPK yang berasal dari APBD Kota Ternate dicairkan sekaligus dalam satu tahun anggaran.
“DK itu dicairkan dua tahap, dan biasanya tahap pertaa sudah dicairkan Mei atau Juni, sementara untuk DPPK biasanya dicairkan April atau Mei. Tapi penggunaan anggaran oleh kelurahan tidak bisa sekaligus sehingga dicairkan per kegiatan. Namun anggarannya sudah ditransfer ful ke rekening kelurahan,” ujar beberapa lurah yang meminta namanya jangan dipublish.
Mereka juga mengaku, untuk DK sudah ada arahan segera memasukan permintaan, sedangkan DPPK tidak ada tanda-tanda pencairan. Tapi permintaan itu sudah dimasukan sejak selesai Musrenbang beberapa bulan lalu dan sebelum pandemi corona, baik permintaan DK maupun DPPK karena hasil Musrenbang yang disahkan itu bagian dari program kelurahan yang diusulkan.
“Kalau DK mungkin cepat dan lambat ada pencairan karena sumbernya dari APBN, sementara DPPK yang bersumber dari APBD tidak ada kabar alias masih gaib,” katanya.
Untuk itu, sejak awal tahun hingga Juli ini tidak ada program yang dilaksanakan sesuai dengan hasil Musrenbang atau kebutuhan di kelurahan, sementara program yang dijalankan kaitannya dengan pandemi. Itupun anggarannya para lurah mencari jalan masing-masinng.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif menambahkan, berdasarkan keluhan dari kelurahan yang diterima DK sampai saat inii tak kunjung cair sejak Januari hingga Juli ini.
Sementara DPPK disampaikan tidak ada lagi untuk tahun ini. “Menjadi pertanyaan DPPK sudah tidak ada, DK juga belum dicairkan dan dana stimulan penanganan Covid-19 juga dicairkan pelan-pelan, terus bagaimana dengan anggaran Covid-19 sebesar Rp 39 miliar itu dikemanakan. Ini yang kami sayangkan,” kata Nurlaela.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, ada juga keluhann soal gaji honorer tim Satgas Covid-19 kelurahan yang harusnya mendapat honor dua kali dalam sebulan (2 mingguu sekali), tapi saat ini dibayar baru di bulan April itupun tiga tahap pembayaran.
“Pembayaran tahap pertama Rp 12 juta, kedua Rp 10 juta dan pembayaran tahap ketiga baru dilunasi, tapi bulan Mei dan Juni belum dibayar," katanya.(ier)
