Oleh : Budiyarto Usman

Tokoh Pemuda Desa Soasio, Kecamatan Galela, Halmahera Utara.

 

Fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu 3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari bentuk merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna 

menyampaikan Aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

 

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari yang di genjot 

Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang 

menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakat Untuk itu di genjot mulai dari pedesaan.

 

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana 

pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

 

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak sesuai dengan fungsi nya BPD seperti di Kebiri sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama 

fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta mengawasi dan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisa berbuat sewena-wenahnya serta jauh dari 

penyimpangan.

 

Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus di awasi? Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam 

undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong.

 

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan 

dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat maupun Badan yang ada di desa (Badan Permusyawaratan Desa ) sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan dengan pembangunan yang di jalankan di desa, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut. 

 

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada tidak sesuai dengan expektasi 

masyarakat fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. 

 

Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa