TERNATE, OT - Guna mempererat hubungan kerjasama, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotaimelakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyatakan penandatanggan Nota Kesepahaman tersebut merupakan wadah komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, Nota Kesepahaman tersebut juga memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk Forum kerjasama, edukasi, studi banding, pendampingan dan pertukaran data/informasi.
"Penandatanganan MOU dilakukan sebagai langkah pasti menuju Good Governance di Kabupaten Pulau Morotai," ucapnya.
Bayu menyebut, pihaknya mengapresiasi pencapaian pengelolaan keuangan di Kabupaten Pulau Morotai dan juga mengapresiasi raihan WTP yang diperoleh Pemda Pulau Morotai tiga tahun berturut-turut.
Menurutnya, salah satu bentuk kerja sama ini ialah pendampingan pengelolaan keuangan serta upaya menciptakan sumber pendapatan daerah baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk memperluas dan meningkatkan ruang fiskal di daerah ini.
Penandatangan MoU tersebut disaksikan dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala BPKAD Keuangan, Bappeda dan Pimpinan OPD Lainnya dan perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.
Dia menjelaskan, proses mencapai Human Development Index (HDI) pembangunan yang berkualitas bukanlah proses yang instan tetapi harus melalui proses bertahun-tahun dan Kabupaten Pulau Morotai berhasil mencapai hal tersebut.
"Meneruskan penyampaian Menteri Keuangan. Izin Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Morotai dan seluruh jajaran di mana 4 tahun berturut Laporan Keuangan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.
Bayu berharap, terobosan-terobisan yang dilakukan Bupati Morotai tetap terjaga dari sisi akuntabilitas, ia melihat prestasi yang dicapai tidak sembarangan namun semua dengan kahati-hatian sehingga dapat tercermin pada Opini WTP.
Sementara dalam kesempatan itu, Bupati Pulau Morotai, Benny Laos mengatakan, MoU ini adalah bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Untuk itu, Pemkab Pulau Morotai berharap hubungan kerjasama ini tidak berakhir di saat penandatangan MoU tetapi momentum ini menjadi awal kebangkitan Kabupaten Pulau Morotai.
"Adanya MoU ini, kerjasama kami tidak berakhir di sini tapi ini adalah awal menujuh kebangkitan Kabupaten Pulau Morotai," ungkapnya.
"Kami berkomitmen dengan segala keterbatasan inilah menjadi kekuatan Pulau Morotai siap menjadi poros ekonomi di Maluku Utara bahkan di Asia Pasifik," tutup Benny.
(ier)
