Home / Berita / Pendidikan

Belajar Melalui TV Kabel, Ini Kata Komisi III DPRD Kota Ternate

24 Agustus 2020
Junaidi A Bahruddin (foto Nawir)

TERNATE, OT - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menerapkan proses belajar mengajar menggunakan jaringan TV kabel, Komisi III DPRD kota Ternate meminta Dinas Pendidikan (Dispen) memiliki data berapa jumlah rumah yang memiliki sarana tersebut.

Anggota komisi III DPRD kota Ternate, Junaidi Bahruddin kepada indotimur.com, Senin (24/8/2020) mengatakan, rumah yang tidak memiliki TV untuk melakukan akses belajar siswa, Dispen harus memikirkan hal itu maka metode luring dan daring tetap dilaksanakan,

Oleh karena itu, kata Junaidi, harus ada opsi yang diambil oleh pemerintah. Misalnya bagi rumah yang tidak memiliki TV maka tetap difasilitasi menggunakan sistim luring, begitupun sebaliknya kalau pemerintah menggunakan sistim daring tidak semua anak memiliki smartphone atau android.

Politisi Demokrat ini mengatakan, kalau pemerintah memilih metode pembelajaran menggunakan jaringan TV kabel, maka harus memiliki data berapa rumah siswa yang memiliki TV dan tidak memiliki.

"Kalau keluarga yang belum mengakses TV kabel atau belum memiliki maka cara apa yang  Dispen lakukan, DPRD menyarankan tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistim luring, agar bisa dilakukan atau dijangkau sesuai dengan kondisi daerahnya, baik luring, daring ataupun TV kabel," ujarnya.

Lanjut Junaidi, apapun keputusan pemerintah terkait dengan pendidikan selama itu baik, maka komisi III DPRD akan selalu mendukung, namun jika dilakukan menggunakan jaringan TV, maka pemerintah harus kantongi data jumlah rumah yang memiliki dan tidak memiliki TV kabel agar bisa difasilitasi.

"Pemerintah harus pastikan jangkauan siaran belajar menggunakan TV, apakah bisa diakses semua masyarakat, terutama di tiga kecamatan di luar pulau Ternate, yakni Hiri, Batang Dua dan Moti," ungkapnya.

Menurutnya, di tiga kecamatan luar pulau Ternate memberlakuan harus berbeda, karena tiga kecamatan tersebut jangkauan berbeda dengan pulau Ternate, Dispen juga harus kerjasama dengan PGRI dan Kominfo, karena mereka harus dilibatkan dalam kebijakan tersebut sehingga bisa difasilitasi dengan maksimal.

Selain itu, Dispen harus memastikan pengawasan orangtua di rumah, karena setiap rumah ada dua hingga tiga anak, sehingga harus betul-betul orangtua melakukan pengawasan terhadap anaknya.

"Sebaik dan sekuat apapun upaya pemerintah, kalau tidak ada kontribusi dari orangtua siswa maka tidak akan berjalan maksimal," tutupnya.(awie)


Reporter: Munawir Suhardi

BERITA TERKAIT