TOBELO, OT � Kisruh soal pergeseran anggaran sebesar Rp 36 miliyar yang disoroti sejumlah elemen di Tobelo, Halmahera Utara, dipastikan akan diselesaikan secara hukum. Hal ini terungkap saat delegasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), menggelar herring dengan anggota DPRD Kabupaten Halut, pada, Senin (31/7/2017). Dalam herring yang dipimpin oleh Ketua Panja DPRD Halut, Janlis Kitong, turut dihadiri sejumlah wakil rakyat Halut serta delegasi LMND. Ketua Fraksi Gerindra, Bahardi Ngongira mengatakan, terkait kisruh pergeseran anggaran sebesar Rp 36 miliar, DPC Partai Gerindra sudah melakukan pembahasan secara internal lalu merekomendasikan kepada Fraksi Gerindra agar mendorong persoalan ini ke Pansus DPRD. "Hari ini juga kami memberikan laporan Polisi ke Polres Halut. Kami juga meminta kepada kawan-kawan aktivis terus mengawal proses ini," kata Bahardi. Sementara Ketua Fraksi Golkar, Sadrak Tongo Tongo menegaskan, jika pergeseran anggaran dalam APBD adalah hal wajar, asalkan jangan merubah pagu anggaran. "Kami juga akan membawa masalah ini ke ranah hukum," ungkapnya. Ketua Panja DPRD Halut, Janlis Kitong, yang memimpin herring dalam keterangannya menjelaskan, terkait dugaan pergeseran anggaran yang telah dijawab oleh Ketua TPAD Pemda Halut, Panja akan melakukan pembahasan. "Data-data lain kami sudah peroleh, hanya saja Panja masih terus bekerja. Maka dari hasil nantinya, Panja merekomendasikan ke pemerintah daerah. Untuk itu percayakan saja ke Panja hal ini," tandas Janlis. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Halut, Oni Pulo pada kesempatan tersebut, ikut memberikan klarifikasi, terkait pernyataan soal jatah proyek bagi anggota DPRD itu soal biasa. "Saat itu, kita selesai jumpa pers, saya bergurau dengan teman-teman pers, bahwa soal jatah proyek bagi anggota DPRD itu hal biasa. Tapi hal ini ditanggapi serius oleh teman-teman wartawan," jelas Oni. Usai mendengar keterangan dari sejumlah anggota DPRD Halut, masa aksi yang menggunakan kendaraan truck tersebut, langsung bergerak ke kantor Bupati Halut. Di kantor Bupati Halut, masa aksi, diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati. Kedua pemimpin bumi Hibualamo itu, memberikan apresiasi terhadap kepedulian elemen masyarakat yang telah melakukan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah maupun DPRD Halut. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar dugaan pergeseran anggaran sebesar Rp 36 miliyar, diusut tuntas. (dns)<(red)