MABA,OT- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara tidak menghargai Kesultanan Tidore. Ketua DPD KNPI Haltim Said Mustafa kepada indorimur.com mengatakan, sikap Pemprov yang menetapkan tapal batas Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng) di Nyendono tidak sesuai dengan tapal batas adat yang ditetapkan Sultan Tidore Husain Sjah di Kali Get desa Sowoli Maba Selatan. Kata dia, Pemprov tidak menghargai dan mengabaikan tapal batas yang ditetapkan secara adat oleh Sri Sultan Tidore Husain Sjah beberapa waktu lalu. "Kami sangant sesalkan sikap Pemprov yang telah mengabaikan bahkan tidak menghargai adat Maluku Kie Raha, terutama soal penetapan batas Haltim dan Halteng," kata Said, Rabu (16/08/2017). Said berharap, Pemprov kembali melihat batas-batas adat yang telah ditetapkan sesuai adat untuk dijadikan sandaran utama dalam menetapkan tapal batas daerah. "Sangat jelas tapal batas yang ditetapkan adat dalam hal ini Sultan Tidore. Untuk itu, Pemprov harus kembali melihat ini," terangnya. Lanjut dia, Sultan Tidore Husain Sjah harus tegas dan memberikan masukan kepada Pemprov agar menindaklanjut penentuan batas daerah secara adat istiadat. "Yang kami lihat sampai sejauh ini penetapan batas tidak sesuai adat," ujarnya. Untuk itu kata dia, dimomentum hari Kemerdekaan ini dirinya berharap kedaulatan ini harus diberikan karena batas wilayah sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka. "Momentum ini saya berharap kedaulatan harus diberikan," katanya. KNPI secara lembaga mendukung batas-batas adat yang tetapkan oleh Sultan Tidore Husain Sjah, dan menolak tapal batas yang ditetapkan Pemprov," tegasnya. (d(red)