TERNATE, OT - Anggota Komisi III DPRD Kota Tetnate, Nurlaela Syarif merasa kesal dengan sikap Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, karena memangkas Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp 3 miliar lebih.
Sementara proyek pembangunan gedung tidak dipangkasa dan tetap dilaksanakan. "Anggaran Bosda Rp 9 miliar lebih dan dirasionalisasi berkisar Rp 3 miliar lebih dengan alasan metode pembelajaran di rumah," ujar Nurlaela Syarif kepada indotimur.com, Rabu (15/7/2020).
Padahal, kata Nurlaela, setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Kemendikbud sebenarnya sekolah juga harus memaksimalkan metode pembelajaran sistem daring dan luring, sehingga alokasi anggaran di Dinas Pendidikan yang dirasionalisasi adalah fisik.
"Hanya saja Pemkot Ternate justru mempertahankan ada alokasi anggaran berkisar Rp 5 miliar yang diperuntukan untuk beberapa item pembangunan fisik," ujar Nurlaela.
Menurutnya, Pemkot tidak konsisten dalam hal ini TAPD yang melakukan rasionalisasi. Harusnya pelayanan pendidikan dana Bosda diprioritas lalu dirubah Juknis sehingga dimasukan poin-poin penanganan Covid-19. Misalnya, menyiapkan disinfektan di sekolah, thermo gan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan kesiapan-kesiapan lain sesuai dengan protokol kesehatan.
Untuk itu, Nurlaela berharap, dana Bosda jangan dilakukan rasionalisasi karena itu kebutuhan urgen di sekolah. Yang harus dilakukan rasionalisasi sesuai dengan ederan Kemenkeu dan Kemendagri adalah infrastruktur, bukan hal wajib seperti pendidikan.
"Wali kota Ternate selain berpikir tentang kesehatan dan pemulihan ekonomi, harus berpikir tentang pendidikan, karena ini merupakan pelayanan wajib," jelasnya.(awie)
