TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang menyiapkan skema mutasi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Skema ini untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekurangan tenaga serta mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan termasuk program nasional.
Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengatakan mutasi bagi PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu dilakukan sebagai upaya dan strategi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini.
“Peningkatan PAD itu butuh personel, butuh strategi, butuh inovasi. Sementara di banyak OPD masih terkendala karena kekurangan aparatur,” kata Samin, kepada sejumlah wartawan termasuk indotimur.com Senin (12/1/2026) di kantor Wali Kota.
Menurutnya, mutasi PPPK paruh waktu dan penuh waktu akan dilakukan sebelum bulan Ramadan, dengan tiga sasaran utama, penguatan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan meningkatkan PAD.
“Teman-teman PPPK paruh waktu yang berlatar belakang sarjana ekonomi dan keuangan akan disebar ke Koperasi Merah Putih Kelurahan untuk mendukung operasional dan program koperasi,” ujarnya.
Sedangkan untuk mendukung program Sekolah Rakyat, Pemkot Ternate akan menempatkan personil baik tenaga pendidik maupun tenaga teknis lainnya untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat di Kota Ternate.
Selain itu, lanjut Samin, Pemkot Ternate juga akan menempatkan PPPK Paruh Waktu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang memiliki tugas langsung dalam peningkatan PAD, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
“Harapannya, dengan penambahan aparatur di OPD-OPD tersebut, kinerja pelayanan dan capaian PAD bisa lebih maksimal,” jelas Samin.
Samin menambahkan, mutasi ini juga bertujuan untuk pemerataan beban kerja antar OPD, sebab berdasarkan analisis, sejumlah OPD saat ini mengalami kelebihan personel, sementara OPD lain justru kekurangan aparatur.
“Kita akan sebar aparatur berdasarkan bobot beban kerja masing-masing OPD, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” katanya.
Mutasi ini juga menjadi bagian dari penyegaran aparatur dan hasil evaluasi internal, terutama pada OPD pengelola pendapatan daerah yang dinilai mengalami stagnasi.
“Dari hasil evaluasi, dibutuhkan penyegaran agar ada suasana dan semangat kerja baru,” tambahnya.
Samin juga menegaskan, kebijakan mutasi PPPK telah mendapat persetujuan Wali Kota dan ditargetkan rampung dalam bulan ini.
(fight)
