TERNATE, OT - Anggota DPRD Kota Ternate, Zainul A Rahman berharap ada alternatif lain oleh Pemerintah Kota (Pemkot) ,Ternate dalam melaksanakan proses belajar mengajar di tengah pandemi covid-19.
Hal ini, harus segera dilakukan sebab masih banyak sekolah di wilayah-wilayah terluar yang mengalami kendala jaringan internet.
Anggota DPRD kota Zainul A Rahman kepada indotimur.com usai melakukan reses di Ternate Pulau, mengatakan, saat ini pemerintah telah menetapkan sistim belajar secara daring dan luring untuk sekolah ting kat dasar (SD) maupun SMP.
Namun kemudian yang menjadi masalah banyak sekolah dasar maupun SMP di wilayah terluar yang terkendala dengan akses jaringan internet, "hal ini, bahkan sudah dirasakan sejak pandemi melanda wilayah Maluku Utara tahun lalu kondisi ini terus terjadi," kata Zainul ,yang akrab disapa Bang Inul.
Menurutnya, hampir semua Kelurahan di Kecamatan Ternate Pulau, Hiri, Moti dan Batang Dua mengalami kendala akses jaringan internet saat melaksanakan belajar daring, "untuk itu belajar dengan sistim daring bukan menjadi pilihan siswa dan orang tua di situasi pandemi, namun yang lebih banyak dilakukan adalah luring," terangnya.
Untuk itu, lanjut Bang Inul pemerintah sudah harus memiliki skema alternatif dalam mengatasi kendala jaringan internet, sebab berdasarkan aspirasi orang tua maupun siswa, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih efektif.
"Di Dapil IV ada tiga daerah yang harus turun untuk pantau pada saat reses, yakni Ternate Pulau, Hiri dan Batang Dua, dan saat ini bru Ternate pulau yang dikunjungi selanjutnya nanti di dua kecamatan terluar," terangnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, berdasarkan hasil reses di Kecamatan Pulau Ternate, ditemukan bahwa proses belajar yang diterapkan kepada siswa menggunakan sistim luring, yakni guru turun langsung ke peserta didik dari rumah ke rumah karena tidak bisa menggunakan daring akibat terkendala jaringan.
Sehingga temuan-temuan maupun aspirasi orang tua, masyarakat dan anak didik akan dijadikan bahan masukkan baginya untuk disampaikan ke pimpinan dan diteruskan ke pemerintah baik Satgas, Disdik maupun Wali Kota untuk dijadikan bahan evaluasi.
"Misalnya boleh dilakukan belajar tatap muka dengan catatan kondisi atau situasi di daerah tersebut tidak masuk dalam zona merah, kita berharap ada alternatif lain yang bisa dilakukan tatap muka akan tetapi dilakukan secara terbatas, misalnya jumlah siswa dalam satu kelas 20 orang minimal di bagi dua, tapi pihak sekolah harus ketat menerapkan protkes," sarannya.
(awie)
