HALTENG, OT- Usai dilantik oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Penjabat (PJ) Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram Malan Sangadji fokus lima program prioritas.
Lima program itu diantaranya, Pementasan Kemiskinan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan.
"Tadi saya dilantik oleh Gubernur Malut atas nama Presiden Joko Widodo. Ada lima prioritas yang saya jalankan sebagai Pj Bupati Halmahera Tengah Yang pertama, pementasan kemiskinan kita akan turunkan dari starting poinnya 12 persen kita akan turunkan pada semester pertama menjadi 1 digit dari 12 turun ke bawah angka 9, Itu pada semester pertama," ucap Ikram saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Pelantikan, Senin (26/12/2022).
Kedua yaitu UMKM, karena dilihat UMKM ini adalah sektor penggerak ekonomi lokal yang saat ini belum berkembang, ini bukan saja di Halmahera Tengah tapi wilayah Maluku Utara pada umumnya.
"Tadi kami sudah bersama Bank Indonesia dan BPKP melakukan kajian dan evaluasi terhadap data-data yang disajikan oleh Bank Indonesia,"ucapnya.
Ketiga masalah pendidikan. Pendidikan ini kata dia, menjadi prioritas bukan hanya terkait dengan biaya bebas pendidikan. Akan tetapi kita akan meningkatkan kualitas guru dan murid. Jadi yang utama adalah berhitung cepat jangan sampai kita lupa bahwa kita fokus ke fisik tapi psikologi dan mindsetnya murid juga masih terbatas.
Keempat, masalah kesehatan, Halmahera Tengah salah satu Daerah dengan kontribusi terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), bahkan indonesia hanya mencapai 5 persen PDRB sementara kita sudah 27 persen. Maka 27 persen ini harus diikuti dengan tingkat kesehatan masyarakat.
Kelima itu lingkungan, karena lingkungan ini sangat penting sekali karena mengukur lingkungan adalah sama dengan mengukur jiwa kita sendiri.
"Lima program prioritas yang akan saya jalankan, dan itu arahan pemerintah pusat (Pempus) bukan saya, dan arahan pemerintah pusat yang harus saya jalankan dalam waktu setahun,"jelasnya.
Terkait hal-hal lain kata dia, dengan kebijakan lain pemerintah itu akan kita lakukan, kita bedah dan akan kita review lagi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang saat ini sudah ditargetkan sebesar 1,7 triliun.
"Saya ingin mendapatkan angka riil. Dan angka riil ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya,"katanya.
Dia mengatakan, pola pemerintahan sekarang tidak sama dengan dulu yang terlalu mengandalkan APBN dan APBD, sementara dilupakan bahwa sistem pendanaan atau pembiayaan yang berkembang saat ini adalah branded finance. Branded finance adalah pembiayaan campuran yang melibatkan pihak swasta didalam satu perencanaan pembangunan dan itu akan kita kembangkan bersama.
"Karena itu pemerintah pusat menugaskan saya untuk melakukan berbagai hal terkait dengan investasi yang akan berkembang. Jadi kita tidak hanya melihat Halmahera Tengah tetapi kita juga harus melihat Maluku Utara secara regional,"jelasnya.
Selain itu, dirinya juga akan melakukan evaluasi terhadap pangan yang ada di Maluku Utara sehingga tidak mengakibatkan inflasi yang tinggi akibat kelangkaan pangan. Semua komponen akan kita lakukan.
(red)
