TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, Dr H M. Tauhid Soleman, mengkritisi etika pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang kerap bergerak sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam agenda-agenda pemerintahan.
Di hadapan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda bersama para Kepala Daerah di Maluku Utara, Wali Kota Ternate dua periode itu menyamoaikan, hingga saat ini, Gubernur Maluku Utara belum pernah melakukan kunjungan resmi ke Pemerintah Kota Ternate.
“Memang Gubernur tinggal di Ternate, tetapi belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Ternate,” ujar Wali Kota dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara pada kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di Sahid Bela, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi sinergi, bukan stigma maupun pencitraan pribadi.
“Kita tidak sedang meletakkan legacy saya, tetapi legacy kita bersama sebagai Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Kalau hanya mengejar legacy pribadi, itu berarti pencitraan,” tegasnya.
Alumni STPDN Angkatan 01 itu menyebutkan, beberapa kali Pemerintah Kota Ternate berupaya bertemu Gubernur di Kantor Gubernur Maluku Utara di Desa Gosale, namun belum terwujud karena keterbatasan waktu dan agenda Gubernur yang lebih banyak berada di luar daerah.
Sebagai bahan evaluasi, Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid meminta agar Gubernur Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Utara sebagai bentuk penghargaan terhadap marwah pemerintahan daerah.
“Penghargaan itu akan terasa ketika Gubernur datang ke daerah. Begitu juga sebaliknya, kami menghargai jika datang ke Kantor Gubernur. Saya tidak menemui Gubernur di Ternate karena Ternate bukan ibukota provinsi,” tukas Wali Kota yang disambut tepuk tangan para tamu undangan yang mengadiri agenda tersebut.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Dia mengaku beberapa kali tidak mengetahui adanya kegiatan Gubernur di Kota Ternate, bahkan informasi tersebut justru diperoleh melalui media sosial.
“Pemerintahan ini dibangun bersama. Koordinasi itu artinya saling mengetahui. Ibu tahu, saya tahu, dan sebaliknya,” kata Wali Kota.
Alumni sekolah pemerintahan angkatan pertama itu menjelaskan perbedaan antara wilayah jabatan dan wilayah kerja. Menurutnya, ketika Gubernur turun ke lokasi wisata Sulamadaha, hal itu masih dalam wilayah jabatan. Namun, jika masuk ke Kantor Lurah Sulamadaha, maka sudah masuk wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate dan perlu adanya koordinasi.
Dia menilai, sinergi antarpemerintah sangat penting, termasuk dalam pelaksanaan program seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), agar organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota dapat saling berkoordinasi.
“Ini penting untuk saling menghargai posisi dan marwah pemerintahan masing-masing, bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendukung,” ujarnya.
Wali Kota juga berharap peran Gubernur lebih signifikan dalam memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.
Dia kemudian membeberkan, Kota Ternate telah menjalin kerja sama dengan sejumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa harus bergantung dari luar provinsi.
“Kalau kita ambil dari luar, maka daerah lain yang diuntungkan. Kita ingin potensi di Maluku Utara sendiri yang dimanfaatkan,” katanya.
Menanggapi masukan dari Wali Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengaku hingga saat ini belum pernah melakukan kunjungan secara resmi ke Kantor Wali Kota Ternate dan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
“Ini menjadi catatan bagi protokoler dan biro administrasi agar setiap kunjungan harus disampaikan kepada kepala daerah setempat, karena jadwal kunjungan sering berubah dengan cepat,” ujar Sherly.
(fight)
