TERNATE, OT- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin A. Kadir menghairi kegiatan sosialaisasi program inklusi keuangan bagi masyarkat melalui optimalisasi penyaluran KUR dalam mendukung pencapaian target strategi nasional yang dilaksanakan oleh Dewan nasional keuangan inklusi melaksanakan, Jumat (11/12/2020) di Ternate.
Acara tersebut dihadiri oleh Deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan pada kementrian koordinator bidang perekonomian selaku ketua sekertariat dewan nasional keuangan inklusif, Iskandar Simorangkir.
Sekda dalam sambutannya mengatakan, dalam peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif, SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visa, misi, sasaran dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka pertumbuhan ekonomi percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat indonesia.
Sekda menjelaskan, target utama dari keuangan inklusif adalah menyediakan akses layanan keuangan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang merupakan penjabaran butir ketujuh nawacita, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
"Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengutip pesan bapak presiden, dimana presiden berharap agar kementrian dan institusi pemerintah yang terkait dengan strategi nasional keuangan inklusif, agar benar-benar dipastikan strateginya sudah dibuat dengan baik,"katanya
Lanjutnya, pemerintah Maluku Utara melalui dinas UKM dan koperasi secara kelembagaan sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pihak perbankan dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarkat agar mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kredit usaha rakyat.
“UMKM terbukti memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, yang mencapai 60% dari produk domestik bruto (PDB). Namun potensi UMKM untuk berkembang termasuk di Maluku Utara masih terbatas dimana salah satunya disebabkan rendahnya akses terhadap pembiayaan,"jelasnya.
"Kedepan dengan adanya anggaran yang disiapkan oleh pemetintah pusat setiap tahun untuk pengembangan ekomomi rakyat di daerah dapat dimangaatkan dengan baik oleh pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah," harapnya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang juga Ketua Sekertariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Iskandar Simorangkir dalam pemaparnya mengatakan, kondisi global maupun nasional diperhadapakan dengan suatu tantangan yang luar biasa yakni Covid-19, sehingga dampaknya terhadap ekonomi karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar.
Lanjut Iskandar, iImplikasi dari pembatasan tersbut membuat aktivitas ekonomi akan terhenti atau terganggu sehingga mengalami kontraksi ekonomi, tetapi ada beberapa sektor seperti pertanian dan infokom telah mengalami pertumbuhan positif di Indonesia.
“Ini merupakan hal yang bagus untuk menjadi motifasi sehingga indonesia bisa dapat menyelesaikan dampak dari covid-19 ini,” ujarnya.
Menurutnya, Inklusif itu terjadi disemua lapisan Masyarakat, tidak membedakan yang kaya dan miskin, tidak membedakan usaha mikro dan besar sehingga semua sama perlakuannya untuk mendapatkan akses kredit, akses pembiyaian usaha, oleh karena itu hanya mereka yang bisa meningkatkan kesejahteraan.
“Adanya KUR dengan bunga murah dan tanpa anggunan tambahan adalah wujud nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ini adalah sebuah bentuk keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro, dan ini sebuah momentum baik untuk mempercepat pertumbuhan daerah, yakni provinsi Maluku Utara," tutupnya.
(red)
