Home / Nusantara

Alokasi APBN 2023 Malut Rp 16,84 Trilun, Gubenur: Optimalkan Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

15 Desember 2022
Gubernur Abdu Gani Kasuba saat memberikan sambutan pada acara penyerahan DPA dan TKD

SOFIFI, OT- Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 kepada bupati dan wali kota dan satuan kerja di lingkup provinsi Maluku Utara, Kamis (15/12/22). 

Gubernur saat memberikan sambutan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III tahun 2022 mencapai 24,85 persen. Pertubuhhan ekonomi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia dan mendapatkan apresiasi dari Presiden RI. 

"Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah belanja Pemerintah," ujar gubernur. 

Gubernur dua periode ini menyampaikan, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah belanja sektor pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada satuan kerja maupun alokasi dana transfer ke daerah. 

Hal ini menurut gubernur, menandakan pentingnya instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Kondisi perekonomian pada tahun 2023 kata Gubernur, diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketidakpastian yang tinggi. APBN tahun 2023 dirancang agar dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan. APBD juga akan mendukung arah kebijakan tersebut. 

"Saya meminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan kepala daerah di Maluku Utara untuk antisipatif dan responsive menghadapi ketidakpastian tersebut" pintah Gubernur 

Untuk pengelolaan alokasi TKD, Gubernur berpesan kepada para bupati dan wali kota untuk menggunakan alokasi TKD tahun 2023 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. (red)


Reporter: Tim

BERITA TERKAIT