Home / Nusantara

17 Pejabat BKPSDM Ternate, Tandatangani Perjanjian Kerja

15 Maret 2017
TERNATE,OT - Sebanyak 17 pejabat eselon III dan IV pada Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Ternate, Selasa (15/3), melakukan penandatanganan kontrak kerja dalam sebuah apel pagi di halaman kantor BKPSDM jalan Pahlawan Revolusi kota Ternate. Kepala BKPSDM kota Ternate, H Junus Yau kepada indotimur.com usai memimpin apel mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, penandatanganan kontrak kerja antara pejabat pimpinan tinggi pratama dengan jabatan administratur atau eselon II dengan eselon III ini merupakan tindak lanjut daripada penandatanganan kontrak kerja antara Walikota dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, �kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak kerja antara pejabat pimpinan tinggi pratama dengan administrator di lingkup BKPSDM,� kata Junus. Tujuan utama pelaksanaan kontrak kerja ini, kata Junus adalah mengukur kinerja dari masing-masing pejabat struktural yang ada di BKPSDM. �Kontrak kerja ini yang nantinya akan dijadikan dasar atau barometer landasan bagi pejabat penilai,� ungkapnya. Intinya, kontrak kerja ini, nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pada masing-masing bidang. �Dalam kontrak kerja itu, mengisi hal-hal yang telah diprogramkan oleh masing-masing bidang, jadi ketika program yang sudah dirancang oleh masing-masing bidang kemudian tidak terealisasi, maka kinerja dari bidang yang bersangkutan tentunya merosot dan berdampak pada lembaga secara keseluruhan,� terangnya. Selain itu, kata dia implementasi dari pelaksanaan kontrak kerja ini, juga akan berdampak pada penyusunan Sasaran Kerja Pegawai atau SKP dari masing-masing aparatur. Ini juga merupakan bukti kesiapan para birokrat khususnya di lingkup BKPSDM untuk menjalankan pola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional khususnya selama masa pemerintahan Burhan Abdurrahman dan Abdullah Taher. (thy


Reporter: Redaksi

BERITA TERKAIT