HALBAR, OT - Anggota Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, Riswan Hi. Kadam menanggapi, pernyataan Senator Graal Taliawo beberapa waktu lalu.
Riswan menilai apa yang disampaikan oleh anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, melalui sejumlah media, menunjukan kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan tugas anggota DPD RI.
Dia menyebut, Graal belum dewasa menyikapi berbagai persoalan daerah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Jangan hanya "omon-omon" doang. Jangan berlaga di atas langit," cecar Riswan, pada Rabu (6/8/2025) di Jailolo.
Riswan menegaskan, sebagai putra dari daratan Halmahera, Dr. Graal Taliawo, mestinya dapat memahami konteks politik daerah sebelum berkomentar.
Dia juga mengingatkan, tugas konstitusional anggota DPD RI adalah pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.
Lebih jauh, politisi PKB ini, mencontohkan, masalah kuota BBM bersubsidi dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tersalur.
"Kita terbatas kuota minyak tanah. Alokasi BBM subsidi terbatas dari BPH Migas. Ini menjadi catatan fungsi tugas Anggota DPD RI untuk memperjuangkan penambahan kuota," tukas Riswan
Selain itu, penundaan pembayaran DBH dari Pemerintah Pusat tahun 2025, yang harusnya sudah disalurkan pada tahun 2024. "Persoalan begini yang harusnya memerlukan pengawalan anggota DPD RI hingga proses pencairan," tambahnya.
Riswan juga menyoroti sistem dana mandatori, yang dinilai semakin memberatkan fiskal daerah. Karena Dana mandatori langsung ditransfer ke tiga dinas teknis, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR hal itu disarankan agar dihapus.
"Ini merupakan isu besar yang dialami seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, bahkan Indonesia," tandasnya.
"Kita tidak ada kewenangan daerah untuk merubah dana mandatori itu. Kalau teman-teman DPD RI punya fungsi pengawasan, bisa bawa aspirasi daerah ini untuk mengkaji, mengatasi, terus mengevaluasi. agar berdampak positif pada stabilitas keuangan daerah." ungkapnya
Dia berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI khususnya dari Dapil Maluku Utara dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif untuk kepentingan daerah.
(deko)
