HALBAR, OT– Upaya eksekusi lahan di Desa Dodinga, Halmahera Barat, kembali menemui jalan buntu. Proses constatering atau pencocokan objek lahan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Ternate pada Kamis, (22 /1/2026), berujung ricuh setelah puluhan warga setempat menggelar aksi penolakan keras.

Pantauan indotimur.com di lokasi menunjukkan situasi memanas sesaat setelah rombongan petugas pengadilan tiba. Meski dikawal ketat oleh personel Polres Halmahera Barat, warga yang telah menyemut sejak pagi langsung memblokade akses dan melayangkan protes terbuka. Mereka menentang langkah petugas yang mencoba memetakan kembali batas-batas tanah di kawasan tersebut.

Warga menuding langkah pencocokan lahan ini tak lebih dari upaya penyerobotan legal. Mereka bersikukuh bahwa lahan tersebut adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun, bukan milik pemohon eksekusi.

"Tanah di Dodinga ini milik orang tua kami. Klaim bahwa Mahda Vita Madjid dan ayahnya memiliki 20 hektare di sini itu sama sekali tidak benar," ujar salah seorang warga dengan nada tinggi di tengah kerumunan.

Kekesalan warga memuncak karena mereka meyakini adanya salah lokasi objek sengketa. Menurut mereka, tanah milik keluarga pemohon berada di tempat lain, bukan di desa mereka.

Berita Terkait : Pengadilan Negeri Ternate Gelar Pencocokan Objek Lahan di Desa Dodinga

"Jangan asal klaim. Tanah kalian itu di Ternate, bukan di Dodinga," teriak warga lainnya yang disambut sorakan pendukung aksi.

Ketegangan ini merupakan babak terbaru dari sengketa panjang yang telah berlarut-larut selama satu dekade. Meski PN Ternate berpegang pada putusan hukum yang telah inkrah, perlawanan di akar rumput menunjukkan adanya sumbu pendek konflik horizontal yang sewaktu-waktu bisa meledak jika tidak ditangani dengan pendekatan persuasif.

Hingga berita ini diturunkan, proses pencocokan lahan masih terhambat barikade warga, sementara pihak kepolisian terus berjaga untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik.

 (ier)