TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Ternate bekerjasama dengan Polres Ternate, Kodim 1501 dan Kejari Ternate menggelar rapat terpadu berkaitan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di kota Ternate.
Rapat tersebut dipusatkan di aulah kantor Wali Kota Ternate, jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin Kecamatan, Ternate Tengah, Maluku Utara, Senin (28/5/2018).
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik mengatakan rapat tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) tingkat kota Ternate bersama dengan satgas gabungan penanggulangan konflik masalah sosial di tingkat kelurahan.
Kata dia, dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Ternate M. Tauhid Suleman, Kapores Ternate AKBP Azhari Juanda, Dandim 1501 Ternate Bambang Sugiayarto ikut menjadi pembicara terkait penanganan konflik serta deteksi dini dan pencegahan dini.
Abdullah menjelaskan, selain soal penanganan konflik, dalam rapat itu juga dibicarakan soal managemen konflik untuk mengatasi, mencegah dan seterusnya.
Dia menyebut, di kota Ternate ada kurang lebih sepuluh kelurahan yang ditetapkan sebagai daerah yang dianggap rawan konflik maka dibentulah satgas gabungan penganganan konflik, "misalnya di kelurahan Toboko, Mangga Dua Utara, Kota Baru, Makassar Timur, Dufa-Dufa. Lurah sebagai kordinator satgas gabungan tingkat kelurahan karena di dalam sagas gabungan terdiri dari unsur pemerintah, TNI-Polri kemudian ada unsur tokoh masyarakat jadi untuk penanganan konflik sosial di tingkat kelurahan tidak boleh dibutuhkan satu sektor saja tapi harus semua sektor," terang Abdullah.
Dia menambahakan, keterlibatan tokoh masyarakat, sangat penting sehingga diharapkan penanganan konflik itu lebih efektif dan berjalan sesuai arahan Wali Kota. "Jadi nanti yang masuk dalam tim penanganan konflik maupun satgas gabungan, mereka akan membuat rencana aksi, kemudian mereka ditekakan agar membentuk siskamling ditingkat kelurahan jadi menghidupkan kembali siskamling dalam memantau aktifitas radikalisme, memantau indikasi-indikasi kriminilisasi dan lainya," pungkas Abdullah.(thy)












