HALSEL, OT - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) kembali menindak lanjut hasil sidak Bupati Halsel dengan menggelar rapat pengendali inflasi yang melibatkan distributor sembako dan pengecer BBM Wilayah Halsel. Selasa, (12/4/2022), di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Halsel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel, Saiful Turuy, menjelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut sidak yang dilakukan Bupati Halsel beberapa waktu lalu di Bacan.

Menurutnya, setelah pemerintah pusat menaikan harga Pertamax menjadi Rp 12.750, harga BBM khususnya Pertamax di Halsel justru dijual dengan harga Rp 15 ribu perliter di tingkat pengecer.

Olehnya itu, disinyalir ada terjadi penimbunan yang terselubung oleh oknum-oknum SPBU maupun para distributor dari luar daerah.

"Kembali ke kita selaku pengusaha maupun distributor, mari kita buka hati kita sebagai kontrol masyarakat karena dilihat dari kondisi sosial masyarakat Halsel yang mata pencaharian rata cuman petani,"ujarnya.

Lanjut Sayful, pihaknya mulai hari ini akan menempatkan petugasnya untuk stanby di wilayah SPBU yang berada di kawasan pulau bacan untuk memantau aktivitas yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan para pekerja di Pertamina maupun di SPBU.

"Ini merupakan suatu ujian, jangan kita manfaatkan situasi seperti ini dan kita jadikan sebagai bahan bisnis yang menguntungkan untuk diri sendiri dan berdampak buruk bagi masyarakat, mari kita sama - sama mengahadapi situasi ini dan  membantu para masyarakat kita untuk mengurangi beban mereka,"terangnya.

Lanjut Saiful, pihaknya akan memerintahkan langsung Disperindag agar di tindak lanjuti, setiap hari laksanakan monitoring di SPBU maupun di tiap pelabuhan dan pasar - pasar yang berada di wilayah pulau bacan.

" Kemarin kami bersama bapak bupati melaksanakan pemantauan di pasar BUMDES Labuha,dan menemukan masih banyak para pedagang yang menjual tidak sesuai dengan harga yang ditentukan,contohnya minyak Goreng dijual dengan harga yang tinggi,"sebutnya.

Sementara itu, Nurdin Abdan, Kabid Perindagkop, menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, dimana kurang lebih sekita 11 APMS di Halsel, rata rata mendapat total jatah 40 ton pemasok BBM jenis pertalite dalam 1 bulan. olehnya itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar menertibkan juga APMS yang di luar pulau bacan ini karena di senyalir masih banyak bermain dengan BBM di luar pulau Bacan.

"Harus perlu peneritiban ekstra, jika tidak akan mengalami hal yang sama,"katanya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Umar Hi Soleman, Manager PT. Babang Raya, menjelaskan, untuk Di ketahui stok perbulan pertalite pada SPBU Labuha, mendapat jatah perbulan 190 ton,  sementara APMS Babang  mendapat jatah 150 ton perbulan, SPDN panambuang kebagiaan jatah 50 ton perbulan, olehnya itu pihaknya memaksimalkan mungkin untuk memenuhi stoknyang diberikan dalam kurun waktu satu bulan.

"Stok kita seperti itu, maka kita upayakan agar untuk stok jata jangan habis sebelum akhir bulan,"terangnya.

Bahkan kata Umar, Sejauh ini Edaran dari PSR untuk pertalite tidak melayani jerigen akan tetapi di fokuskan pada kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, maka data yang dipakai sejak kemarin tanggal 11 April penjualan pertalite habis 10 ton, untuk Pertamax hanya 3 ton.

"Jadi untuk SPBU alat kita berada di lantai 2 untuk memantau kegiatan kami para pegawai ataupun pekerja di SPBU dan terpantau langsung oleh pihak Pertamina pusat,"sebutnya.

Bahkan kata Umar, Sesuai dengan data dari pihaknya, sejak awal tanggal 1 April sampai sekarang bahwa BBM jenis pertalite dalam perhari dijual kurang lebih 10 ton untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Untuk sup layer dari Pertamina jam 08.50 sampai jam 09.00 dengan stok 10 kle ataupun 10 ton, jadi penjualan di mulai kadang pukul 10.00 sampai dengan 10.30,"ucapnya.

 (iel)