HALSEL, OT -  Sekretaris dan Bendahara KPU Halmahera Selatan (Halsel), bungkam soal keterlambatan pembayaran honor 747 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pikada 2024.

Informasi yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, 747 PPS di Halsel belum menerima honor selama dua bulan. Akibatnya, tahapan Pemilihan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten tidak bisa dilaksanakan.

Diketahui honor Badan Adhoc tingkat PPS, perbulan sebesar Rp1,5 juta untuk ketua dan Rp1,3 juta untuk anggota PPS.

Sejumlah anggota PPS mengaku, honor mereka harusnya dibayar pasca pelantikan pada 25 Mei 2024 lalu. Sebab, kerja-kerja PPS terhitung sejak proses pelantikan dilakukan.

"Tapi sampai sekarang ini kami belum terima honor. Dari bulan Juni dan Juli," kata sejumlah anggota PPS yang meminta namanya tidak dipublish.

Mereka juga mengaku belum mendapat penjelasan resmi dari pihak Sekretariat KPU Halmahera Selatan terkait keterlambatan pembayaran honor.

Hal berbeda terjadi pada penyelenggara di tingkat Kecamatan (PPK). Honor dan operasional para anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) berjalan normal.

"Di grup WhatsApp PPS itu ada yang sudah tanyakan soal ini (honor). Tapi belum ada respons dari Sekretaris dan Bendahara. Paling tidak mereka jelaskan supaya kami tahu," ujar salah satu anggota PPS.

Dia menambahkan, pihaknya selalu dituntut kerja maksimal oleh KPU. Terutama pada tahapan pencocokan dan penelitan atau Coklit Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. "Bagaimana kerja maksimal, kalau hak-hak kami saja belum dibayar," kesalnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Halsel, Risawinarti Halil bersama Bendahara KPU Andi Musdalifa, belum memberi penjelasan soal keterlambatan pembayaran honor PPS.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selular maupun aplikasi perpesanan, Sekretaris KPU Halmahera Selatan Riswainarti Halil, tidak merespon.

 (iel)