HALSEL, OT - Gagalnya upaya pemerintah daerah mengamankan Instruksi Presiaden (Inpres) terkait usulan lima ruas jalan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendapat respon keras dari wakil rakyat di Halsel.

Saat menggelar press conference di ruang rapat gedung DPRD Halsel, pada Kamis, (23/2/2023), sejumlah anggota DPRD Halsel bahkan mengancam akan menemui langsung Presiden RI, Joko Widodo untuk meminta petunjuk atas batalnya pembangunan dua ruas jalan di Obi dan pulau Makian.

Anggota fraksi Gerindra yang juga ketua DPC PDI-P Kabupaten Halsel, Benyamin Hi Daud, secara tegas meminta Gubernur Maluku Utara KH. Abd Gani Kasuba dan Ketua DPRD Provinsi Kuntu Daud, segera bersikap atas gagalnya proyek pembangunan dua ruas jalan di Obi dan pulau Makian yang masuk dalam proyek jalan Provinsi.

"Jika ini tidak diserisusi, maka kami akan menemui Presiden dan meminta petunjuk langsung dari presiden," tegas Benyamin.

Kata dia, berdasarkan hasil konsultasi dan koordiansi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehuatanan beberapa waktu lalu, DPRD Halsel mendapat kabar dua dari lima ruas jalan yang dibangun melalui Inpres tidak dapat dikerjakan karena sejumlah faktor.

"Soal polemik beberapa ruas jalan, kami sudah melakukan konsultasi ke beberapa dinas, namun hasilnya tidak memuaskan, itu yang menjadi problem," ujar Benyamin dalam press conference di gedung DPRD.

Selaku partai pengusung pasangan AGK-YA dalam Pilgub lalu, Benyamin secara kelembagaan melalui partainya (PDI-P), untuk menegur Gubernur Malut dan Ketua DPRD Malut, selaku kader PDI-P karena dinilai lemah memperjuangkan dua titik ruas jalan di Obi dan pulau Makian.

"Dia (Gubernur) memimpinan Provinsi itu, karena PDI-P, jadi harus tanggap dan sigap demi masyarakat Halsel, khususnya Obi dan pulau Makian," kesalnya.

BERITA TERKAIT : Dua Ruas Jalan di Halsel Gagal Dibangun Tahun Ini

Kekesalan juga dilontarkan Ketua fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib. Dia menyatakan, Gubernur dan 9 anggota DPRD Dapil Halsel tidak becus dalam melakukan upaya membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel dalam memperjuangkan proyek nasional yang dikerjakan Pemprov.

"Kami menyesalkan sikap Pemprov Malut yang tidak serius atau tidak mau membangun Obi dan pulau Makian, Pemprov tidak punya kemauan untuk bangun pulau Obi, jika ada, maka buktikan sekarang dengan mengeluarkan AMDAL," cecarnya.

Dia juga menyebut, Pemprov lebih suka membangun opini melalui media, seakan-akan Bupati mengambil alih tugas dan kewenangan Pemprov, "seharusnya Pemprov berterimakasih ke Bupati yang sudah berusaha membantu Pemprov," kesalnya.

Bahkan, lanjut Safri, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Dapil Halsel, telah membuang anggaran Rp. 32 miliar lebih, hanya gara-gara polemik gunting pita.

"Ini anggaranya APBN bukan Provinsi, kan hanya tinggal teknisnya saja, masa harus dipolemikkan," cetusnya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar, Rustam Ode Nuru juga mengaku kesal dengan sikap pemprov yang dianggap slow respon, terkait Inpres 109.

"Kalau soal status PSN di Indonesia Timur hanya dua, Obi dan Halteng, karena ini keinginan presiden maka kirannya harus dipertimbangkan," cetus Rustam.

 (iel)