HALBAR, OT - Untuk kepastian lokasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kabupaten Halmahera Barat, sejauh ini masih berada di tangan Pemerintah pusat (Pempus).
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Halmahera Barat, Novelheins Sakalaty menjelaskan Progres pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama masih menunggu hasil kajian pemerintah pusat.
Dia menyebut, setelah dilakukan peninjauan di lapangan kemarin, belum ada keputusan soal lokasi pembangunan RS oleh Kementrian Perncanaan Pembangunan Nasioanal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
"RS Pratama berskala besar jika dibangun dan hanya ditopang dengan 3 Puskesmas maka jumlah pasien yang masuk bakal sedikit dalam sehari, Tetapi kalau di Ibu ditunjang ada sekitar 4 puskesmas pendukung," kata Novelheins, melalui siaran pers yang diterima indotimur.com Kamis (25/7/2024).
Kadinkes mengatakan, awal perencanaan oleh pemerintah daerah itu lokasinya memang di Desa Jano Kecamatan Loloda Tengah, dalam tahapan pra pelaksanaan dengan berbagai kajian dan pertimbangan kondisional dalam rangkah pengembangan dan penyehatan RS Pratama untuk jangka panjang akhirnya oleh pemerintah daerah bersama dengan pimpinan DPRD mengajukan usulan perpindahan lokasi.
"Sambil menunggu persetujuan dari Bapenas, pembangunannya sudah dilaksanakan akhirnya jadi polemik," ungkapnya
Untuk memastikan polemik ini turunlah tim gabungan dari kementrian dan dari hasil kunjungan tersebut keluarlah resume kunjungan lapangan yang didalamnya ada point rekomendasi. Salah satu point rekomendasi, kata dia, adalah bahwa RS Pratama tetap di bangun di Kecamatan Loloda.
Sebab rekomendasi dalam resume kunjungan lapangan masih dibahas di Kementrian terkait setelah itu baru diputuskan, apakah pelaksanaannya tetap di Desa Jano atau di lokasi baru.
"Jadi ini bukan ranahnya Pak Bupati lagi tapi menjadi ranah pemerintah Pusat yang diributkan oleh anggota DPRD Pak Asdian ini saya menduga ini karna momentum sehingga Bupati juga dikaitkan dalam proses ini," ungkapnya
Dan memang harus diakui bahwa kesalahan sudah ada pada proses perencanaan awal. karena itu kita punya tanggungjwab bersama membenahi. Namun paling substansi adalah soal keberlanjutan dan penyehatan menajemen RS untuk jangka panjang.
Sisi lain, menurut Kadinkes sempat menyentil terkait pernyataan anggota DPRD sebut saja Asdian Taluke yang mempertanyakan keadilan pembangunan bagi masyarakat loloda.
"Saya kira Kita harus bicara Jujur soal keadilan pembangunan di kecamatan loloda jangan tutup mata hati kita. Baru 3 tahun kepemimpinan pemerintahan Jujur ada kurang lebih 300 miliar alokasi anggaran yang didistribusikan ke kecamatan loloda. ditengah-tengah kompleksitas kebutuhan dasar pembangunan,"katanya
Dia menambahkan, itu artinya pemerintahan JUJUR sangat peduli dengan masyarakat Loloda dalam situasi anggaran daerah yang sangat terbatas.
Dengan begitu, dikatakan Kadinkes, seharusnya sebagai anggota DPRD harus bicara menggunakan data dan fakta jangan asal bicara untuk mencari pembenaran di masyarakat.
Menurutnya, keberpihakan Pemerintah daerah untuk kebutuhan masyarakat sangat jelas.
“Saya kira saudara asdian juga tau kalau tahun ini ada alokasi anggaran yang sangat besar untuk pembangunan jalan di kecamatan loloda dan loloda tengah, ada pengaspalan, peningkatan status jalan tanah ke sirtu A, pembukaan badan jalan dari barataku ke jagailulu. Untuk pembangunan puskesmas Loteng yang menggunakan anggaran kurang lebih 7 milyar dan sudah di akreditasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di akhir bulan mei 2024 serta dari pihak ketiga 3 jenis ambulance double gardan yang sementara ditunggu didistribusikan itu untuk puskesmas Loteng, puskesmas kedi dan puskesmas tolofuo dan selanjutnya di serahkan bersama dengan 7 ambulance untuk puskesmas lainnya di Halbar dan,” bebernya
Meski demikian, Kadinkes pun mengapresiasi pernyataan kritikan anggita DPRD tersebut karena diakhir masa jabatan sebagai seorang Wakil rakyat patut di apresiasi.
“Tetapi kalau mengkritisi perpindahan RS Pratama ansi karna kesalahan Bupati bagi saya ini adalah ambivalensi dan kecelakaan berpikir yang harus di luruskan sehingga tidak menjadi informasi yang sesat di masyarakat,” tandasnya
Lebih lanjut, Kadinkes juga menghormati masa aksi Front Masyarakat Peduli Loloda, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Camat Loloda dan siap membuka ruang untuk berdiskusi soal polemik tersebut.
(deko)
