TERNATE, OT - Menindaklanjuti persoalan di SMP Negeri 12 Ternate di Moti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, melalui Komisi I, dan Komisi III, melakukan mediasi antara Dinas Dikbud Kota Ternate, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Solidaritas Mahasiswa Peduli Kampung (SMPTK) Kecamatan Moti.

Angota DPRD Komisi III, Nurlaila Syarif, dalam pertemuan tersebut mengatakan, Dinas Dikbud harus fokus menangani persoalan kekurangan guru di luar Kota Ternate.

Kata dia, jika kemudian persoalan Kepala Sekolah di SMP Negeri 12 Ternate di Moti, dilihat dari sisi leadership  itu bermasalah tentunya hal ini membutuhkan solusi.

"Belum lagi hubungan harmonisasi antara guru dan Kepala Sekolah tidak bagus, olehnya itu kami akan merekomendasikan  dan mencari solusi dalam waktu dekat," kata Nurlela.

Sementara angota DPRD Komisi I, Yamin Rusli mengaku pernah dua kali melakukan kunjungan reses ke Moti. Dari hasil reses tersebut, komisi I banyak berdiskusi dengan maayarakat, guru bahkan siswa SMP Negeri 12 Ternate di Moti.

Kata dia, banyak hal yang disampaikan, mulai dari kekurangan tenaga pengajar, bobroknya pengelolaan dana BOS hingga persoalan intenal yang terjadi di SMP Negeri 12 Ternate di Moti.

"Oleh karena itu, saya selaku angota DPRD melalui Komisi I, menegaskan dan merekomendasikan M Nur T Puha harus dicopot dari jabatannya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Ternate di Moti, mengingat persoalan ini, sudah begitu lama terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dam Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate Ibrahim Muhammad, mengatakan, pihaknya telah merencanakan untuk melakukan rotasi Kepala Sekolah dan untuk M Nur T Puha, Dikbud akan melakukan evakuasi.

Terkait SK Kepsek, Kadikbud mengaku, tidak bisa serta merta manggantikan begitu saja, "ada prosedur, mekanisme, maka harus dipangil dan dievaluasi, kemudian persoalan kekurangan guru kami akan melakukan distribusi secepatnya di sekolah tersebut," janjinya.(ded)