SEKADAU KALBAR, OT - Pemerintah gencar mensosialisasikan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli). Hal itu sebagai upaya pencegahan yang lebih dikedepankan sebelum ada terjadinya pungli. Apalagi, pungli dinilai menciderai keadilan serta merusak citra penyelenggara negara.
Bupati Sekadau, Rupinus menuturkan, unit Satgas Saber Pungli di Kabupaten Sekadau dibantuk dengan Keputusan Bupati Nomor 700/365/ITKAB/2016 pada tanggal 15 November 2016. Hal ini sebagai tindaklanjut Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
“Kegiatan yang telah dilakukan adalah mensosialisasikan keberadaan unit Saber Pungli kepada ASN hingga ke desa,” ujarnya dalam asistensi, monitoring dan evaluasi UPP Saber Pungli Provinsi Kalbar yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai II, Kantor Bupati Sekadau, Kamis (29/11).
Rupinus mengungkapkan, pihaknya telah mewanti-wanti kepada SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau agar tidak melakukan kegiatan pungli. Ia mempersiahkan masyarakat yang menjadi korban bisa melaporkan bila ada tindakan pungli.
“Pada saat rapat, upacara hari besar dan diberbagai kesempatan kami salalu imbau. Jangan lakukan pungutan liar sekecil apapun nominalnya,” ucapnya.
Menurutnya, pungli merupakan tindakan melanggar hukum yang menciderai rasa keadilan. Bahkan, tindakan pungli juga merusak citra penyelenggara negara. Rupinus menargetkan, tak ada pungli dimasyarakat maupun unit instansi pelayanan publik serta tidak ada orang yang menjadi korban.
“Pungli itu menyakitkan. Dengan adanya tim saber pungli masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tanpa harus membayar diluar ketentuan,” kata dia.
Ketua Saber Pungli Provinsi Kalbar, Kombes Pol Andi Musa mengatakan, masih ada potensi pungli dalam pelayanan masyarakat maupun sistem dna pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Ia mengatakan, dengan traspanransi yang dilakukan peluang terjadinya pungli sangat kecil.
“Potensi itu belum tentu terjadi (pungli, red). Kami khususnya selalu mengingatkan internal kami agar tidak melakukan pungli. Kalau ada, tentu akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Andi menambahkan, kasus-kasus yang terjadinya harusnya menjadi pembelajaran dan memberikan efek jera. Pihaknya, kata dia, lebih mengedepankan upaya pencegahan terjadinya pungli.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti. Kalau kena operasi tangkap tangan (OTT), pasti malu. Keluarga ikut malu. Pemerintah daerah juga malu. Untuk itu, kami lebih mengedepankan pencegahan,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sekadau, Aloysius, Kapolres Sekadau, Kajari Sekadau, Danramil Sekadau Hilir dan Tim Saber Pungli Provinsi Kalbar, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau serta kepala Desa. (red)
