TERNATE,OT- Polemik tapal batas antara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat antara desa Tuakara-Gogoroko, diserahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendgari).

Hal ini berdasarkan hail rapat bersama yang dipusatkan di kediaman gubernur kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara. Rapat yang dipimpin langsung kepala Biro Pemerintahan dan Otda yang dihadiri bupati Halut Frans Manery dan bupati Halbar Danny Missy jajaran penegasan tapal batas.

Usai rapat, kepala biro Pemerintahan dan Otda Setda Malut, Miftah Baay kepada sejumlah wartawan, Jumat (20/4/2018) menjelaskan, keputusan garis wilayah antara Gogoroko-Tuakara, saat ini masing-masing kabupaten sudah mempelajari peta rupa bumi yang diberikan untuk dipelajari secara bersama.

Untuk hasil sendiri, lanjut dia, kedua Pemkab telah menyerahkan ke Mendagri melalui Biro Pemerintahan agar segera diputuskan, dan ketika keputusan dikeluarkan Mendagri kedua Pemkab harus menerima.

"Jadi dokumen kedua Pemkab, akan dibawah ke Mendagri paling lambat Selasa depan. Setelah itu Mendgari pelajari dan akan dipanggil kedua Bupati,"ungkapnya.

Sementara, Bupati Halbar Dany Missi kepada Indotimur.com, menambahkan apapun keputusan yang diambil Mendagri, tentunya akan menerima. Tapi harus sesuai usulan rekondisi dari Halbar dan Halut.

"Kami harap tapal batas Tuakara-Gogoroko jangan dipolitisasi oleh Pemprov. Kalau bisa secepatnya diselesaikan sehingga jangan membuat masyarakat bingun," harapnya.

Senada disampaikan, Bupati Halut Frans Manery. Kata dia, sebelum dimasa kepemimpinan sebagai bupati berakhir, sangat berharap agar tapal batas Galela-Loloda segera diputuskan.

"Kami siap mengamankan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, jika putusan disahkan langsing  ke Mendagri,"katanya. (al)