TIDORE, OT- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.
Capaian Opini WTP Tahun 2017 merupakan yang keempat kalinya diraih Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, Edward U.P Nainggolan mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Natsir Thaib bertempat di Royal Resto, Ternate, Kamis (25/10/2018).
Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Natsir Thaib mengatakan, salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi melalui laporan keuangan.
"Dirinya merasa bersyukur bahwa setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Maluku Utara setiap tahun kualitasnya mengalami kenaikan dan perbaikan," ungkapnya.
Selaku perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi karena pada tahun 2017 ini, BPK RI mengeluarkan 10 Opini atas LKPD Kabupaten Kota se Maluku Utara dimana 7 diantaranya meraih WTP dan 3 lainnya meraih WDP.
Kata dia, hal ini menunjukkah bahwa Pemda dan Pemkot memiliki komitmen untuk terus memperbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, Edward U.P Nainggolan mengatakan, raihan WTP merupakan hasil dari upaya yang konsisten dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan kerja keras dari seluruh stakeholder pemda terutama komitmen Kepala Daerah bersama jajarannya.
"Capaian tersebut harus disyukuri namun capaian tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya," terangnya.
LKPD yang beropini WTP menggambarkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai dengan Tata kelola Keuangan yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Edward juga menegaskan bahwa seyogianya jika LKPD sudah beropini WTP seharusnya korupsi sudah tereliminasi. Jika masih ada korupsi berarti mencederai WTP.
LKPD beropini WTP menginformasikan kepada publik bahwa APBD telah dikelola secara efisien, transparan, akuntabel dan diharapkan memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik.
Sementara, Wali Kota Tikep Ali Ibrahim, usai menerima penghargaan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur sipil yang telah bekerja menghadirkan LKPD yang akhirnya mampu mendapat opini WTP dan diapresiasi oleh Pemerintah Pusat.
Tentunya capaian empat kali WTP bukan tujuan akhir pemerintah daerah, akan tetapi bagaimana kesejahteraan masyarakat Kota Tikep menjadi lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah juga semakin meningkat.
Kota Tikep meraih 4 kali WTP bersama Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Timur masing-masing meraih dua kali WTP dan di tahun 2017, ada dua pemerintah daerah yang meraih opini WTP dari BPK yaitu kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai.(Ryn)
