TERNATE, OT - Molornya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV 2017 dan triwulan I 2018, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, membuat sejumlah program kegiatan yang telah dirancang Pemkot, terancam tak dapat dilaksanakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, M Tauhid Soleman kepada indotimur.com mengatakan, molornya pembayaran DBH tentu akan berpengaruh pada program kegiatan yang telah direncanakan Pemkot sebelumnya.

Menurutnya, rencana Pemprov untuk membayar separuh DBH yang menjadi hak Pemkot, tentu akan berpengaruh pada arus kas daerah. "Kami berharap, Pemprov segera menyelesaikan persoalan DBH secepatnya, apalagi saat ini sebagaian kegiatan sudah berjalan," tutur Sekda M Tauhid Soleman, Rabu (30/5/2018).

Dia mengatakan, jika pendapatan yang bersumber dari DBH tidak maksimal, tentu akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan, karena berjalan tidaknya kegiatan tergantung pada seberapa besar pendapatan yang masuk.

Sekda berharap, Pemprov segera menyelesaikan tunggakan DBH pada triwulan akhir 2017 dan triwulan pertama tahun 2018. "Apalagi ini sudah masuk triwulan kedua 2018. Jika ini tidak segera diselesaikan, akan berdampak pada kegiatan yang sudah direncanakan," pungkas Sekda.(thy)