TERNATE, OT- Petugas di tiga titik kawasan wisata yang ada di kota Ternate 4 bulan terakhir belum mendapat pembayaran honor dari dinas pariwisata kota Ternate. Ini diakui kepala dinas Pariwisata Kota Ternate, Samin Marsaoly.

Dia menjelaskan, tidak terbayarnya honor petugas di titik kawasan wisata yang di kelola  e pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata, karena selama ini usulan dinas pariwisata justru tidak di masukan ke mata anggaran oleh bagian keuangan.

"Janjinya nanti di anggarkan, tapi faktanya tidak ada. Oleh karena itu untuk menyelamatkan para petugas ini maka kegiatan dinas pariwisata terpaksa kita pending untuk dialokasikan membayar petugas.

Dia menjelaskan, pihaknya saat ini sudah mengubah DPA untuk dijadikan pembayaran honor, dengan harapan secepatnya bisa di proses oleh Dinas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Ternate. Selanjutnya di realisasikan.

"Ini terlambat karena mata anggaran untuk honor yang telah di usulkan tidak masuk ke APBD, Padahal anggaran honor dan lain sebagainya sudah harus di hitung pada saat penyusunan APBD oleh dinas keuangan. Kalau hal-hal lain masih bisa di konfrontir. Karena itu kita sangat mengecam sekali ketika ini terjadi. Padahal ini kan sudah di usulkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Samin mengungkapkan, Petugas kawasan wisata saat ini ada sekitar 40 orang, perorang masing-masing Rp 400 ribu yang diterima setiap bulan.

Sebenarnya setiap alokasi anggaran honor petugas tidak pernah jadi soal, baru tahun ini saja karena tidak dimasukan oleh dinas keuangan. Ini bukan hal baru. Kenapa tidak muncul di mata anggaran. Olehnya itu, daripada kita mencari pos anggaran baru yang nantinya bisa merepotkan keuangan daerah. Maka, kami dengan legowo mengorbankan satu kegiatan. Tentunya kedepannya kita berharap hal semacam ini tidak lagi terulang. Kita minta DPKAD supaya taat dan tertib terkait honor ini," pintanya.

Samin menambahkan, ada tiga lokasi kawasan wisata yang telah menjadi ketetapan pemerintah kota ternate untuk di kelolah oleh dinas pariwisata. Tentu ini sangat mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tiga kawasan itu diantaranya Batu Angus, Sulamadaha dan Tolire.(red)