TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus berupaya untuk menjadikan Ternate sebagai Kota Layak Anak (KLA).
Berbagai upaya terus dilakukan termasuk upaya agar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 memiliki sertifikat konvensi hak anak.
Kepala Dinas PPPA Kota Ternate, Marjorie S.Amal, mengatakan, untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Layak Anak, pihaknya bersama Gugus Tugas KLA Kota Ternate melakukan rapat perdana yang dipimpin Ketua Gugus Tugas KLA Kota Ternate.
"Jadi rapat tadi dipimpin oleh Sekda selaku Ketua Gugus Tugas KLA Kota Ternate untuk mambahas berbagai upaya dalam percepatan Ternate menuju KLA," kata Marjorie usai rapat di lantai 3 kantor Wali Kota, Jumat (16/2/2024).
Menurutnya, untuk mewujudkan KLA, senua komponan di daerah harus bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan 5 klaster KLA, "jadi ini bukan hanya tanggung jawab DPPPA, tetapi semua pihak termasuk LSM, media, pelaku usaha dan instansi vertikal lainnya," ungkap Marjorie.
BACA JUGA : Wujudkan Ternate Layak Anak, Gugus Tugas KLA Gelar Rapat Evaluasi
Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan perdana Gugus Tigas KLA adalah percepatan Peraturan Wali Kota yang mengacu pada Peraruran Daerah (Perda) KLA.
“Yang belum ditindaklanjuti yaitu terakait dengan Perwali kawasan tanpa rokok dan Perwali ramah anak, serta sejumlah Perwali lainnya yang berkaitan dengan KLA," terang Marjorie usai rapat.
Selain regulasi, lanjut Marjorie, pada sektor kelembagaan juga diperlukan penguatan SDM dengan melakukan pelatihan sehingga memperoleh sertifikasi KLA, "karena banyak yang belum mengantongi sertifikasi itu," tukas Marjorie seraya berharap tahun ini, pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya KLA dapat memiliki sersertifikasi konvensi hak anak.
“Agar nanti ada perhatian khusus terhadap anak yang menghadapi kasus hukum karena banyak kasus yang masuk dalam tahap penyidikan belum maksimal,” pungkasnya.
(fight)
