TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), melaksanakan rapat perdana gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 di lantai 3 kantor Wali Kota Ternate, Jumat (16/2/2024).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly itu, turut dihadiri unsur Kejari Ternate, Polres Ternate, BNN, Kemenag dan LPKA Kls II serta pihak Gramedia yang selama ini turut memberikan kontribusi besar dalam percepatan KLA di Kota Ternate.
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly selaku ketua Gugus Tugas KLA Kota Ternate menyampaikan, rapat perdana ini dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan percepatan KLA yang telah dilaksanakan baik oleh instansi vertikal, OPD, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, media, LSM, pemerhati anak dan masyarakat sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam rapat tesebut, ketua Gugus Tugas KLA Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampaikan beberapa poin yang menjadi atensi semua pihak untuk percepatan program KLA di Kota Ternate.
Rizal menyebut, untuk meningkatkan capaian KLA, semua pihak harus berkolaborasi dan sinergi serta membangun kemitraan yang baik antar anggota gugus tugas, sebab untuk mencapai KLA, semua pihak harus bekerjsama karena KLA bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPPA selaku instansi teknis.
“Untuk itu, diharapkan dukungan dari semua stakeholder untuk memperkuat mulai dari sisi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap pemenuhan hak anak, hingga pelaksanaan sekaligus evaluasi program kegiatan secara terarah dan berkelanjutan,” kata Rizal.
Selain itu, lanjut Rizal, berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada khususnya terkait kebijakan harus dibenahi melalui tindak lanjut dari OPD dalam Perwali yang menjabarkan Perda KLA yang sudah ada sebelumnya.
Sementara, Kepala Dinas PPPA Kota Ternate, Marjorie S Amal, menambahkan bahwa penghargaan KLA kategori Nindya yang telah diraih bisa menjadi pemantik bagi seluruh anggota gugus tugas KLA untuk berupaya secara optimal mewujudkan beberapa hal mendasar dalam peningkatan layanan baik di dunia pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, Informasi yang layak anak dan penguatan kelembagaan.
“Ini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjamin dan memenuhi hak anak dalam pembangunan sesuai UU Perlindungan Anak,” tukas Marjorie.
(fight)
