PROBOLINGGO, OT - Pemerintah Kota Ternate resmi menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya memperkuat stabilitas harga komoditas pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah konkret ini ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang berlangsung di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi kedua daerah, antara lain Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly menjelaskan latar belakang krusial di balik jalinan kerja sama ini. Sebagai daerah kepulauan dengan luas daratan terbatas (162,17 km²) dan populasi sekitar 218.000 jiwa, Kota Ternate sangat mengandalkan sektor jasa dan perdagangan.
"Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur," ungkap Rizal.
Ketergantungan pasokan yang tinggi dari luar daerah ini kerap memicu lonjakan inflasi di Kota Ternate, seperti yang pernah mencapai rekor tertinggi melampaui rata-rata inflasi nasional pada tahun 2015.
Selain masalah pasokan, tingginya permintaan bahan pangan dari sektor industri ekstraktif dan perusahaan tambang skala besar di Maluku Utara (seperti Harita dan IWIP) turut memengaruhi ketersediaan serta stabilitas harga pangan di pasar lokal.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, TPID Kota Ternate berkolaborasi intensif dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara melalui rapat rutin bulanan guna memantau pasokan serta memitigasi risiko inflasi.
Salah satu bentuk konkret dari sinergi ini adalah pembukaan jalur pasokan langsung dari daerah produsen utama seperti Kota Probolinggo.
Sebagai langkah nyata pascapenandatanganan kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan agenda kunjungan lapangan dan Sharing Session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.
Komoditas bawang merah diidentifikasi sebagai salah satu penyumbang utama inflasi di Kota Ternate akibat seringnya terjadi kelangkaan pasokan di pasar domestik. Oleh karena itu, Pemkot Ternate memboyong lima pengusaha/pedagang besar komoditas Barito (Bawang, Rica/Cabai, dan Tomat) dari Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate.
"Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo," tegas Rizal.
Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjanji akan terus mengawasi dan memfasilitasi proses kerja sama bisnis ini secara transparan dan akuntabel.
Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi rantai pasok berjalan lancar, aman, serta memberikan keuantungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo maupun pedagang dan konsumen di Ternate.
Sekda Kota Ternate juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Probolinggo beserta jajaran dan Bank Indonesia Maluku Utara atas fasilitasi dan dukungan penuh demi terwujudnya ketahanan pangan regional yang mantap.
(fight)
