TERNATE, OT - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, mempertanyakan urgensi kehadiran artis pada acara launching Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara pada Sabtu (25/5/2024) di Ternate.
JPPR menilai acara launching Pemilukada Maluku Utara hanya kegiatan seremoni yang menghambur-hamburkan anggaran serta tidak urgen dengan masalah yang dihadapi tiap pelaksanaan Pemilu.
Melalui rilisnya, Ketua JPPR Maluku Utara, Jainul Yusup, menilai kegiatan launching dengan mengundang artis ibukota tidak penting dan kegiatan ini belum mendesak.
"Kegiatan launching Pilkada ini 'kan sudah dilakukan oleh KPU RI di Jogyakarta beberapa hari lalu, dengan mengundang KPU se Indonesia juga menghadirkan artis, berarti cukuplah, masa kegiatan hanya lauching Pilkada Malut saja harus undang artis lagi," tanya Jainul seperti dikutip dari pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi indotimur.com
Dia menilai, acara launching dengan menghadirkan artis merupakan tindakan tidak cerdas dan terkesan menghamburkan uang rakyat, karena tidak ada korelasi dengan permasalahan Pemilu yang dihadapu setiap pelaksnaan pesta demokrasi.
Dia lalu mencotohkan, rendahnya partisipasi pemilih, maraknya politik uang dan kampanye hitam yang kerap dilakukan tim sukses, "ini harusnya yang menjadi perhatian pihak penyelenggara. Apa urgensinya kehadiran artis dengan problem-problem yang dihadapi tiap Pemilu," tanya Jainul.
"Di tengah rakyat yang beli beras saja susah, rakyat tidak bisa sekolah dan lanjut kuliah, pemakaian uang rakyat itu yang subtansi saja, ini 'kan namanya pemborosan, mending uang itu digunakan untuk sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilih guna menekan angka golongan putih (golput) atau menaikan honor atau operasional penyelenggara di Kecamatan dan Desa sampai TPS, untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024," terang Jainul.
Menurutnya, ada baiknya anggaran untuk membayar artis diberikan kepada organisasi mahasiswa, kepemudaan, atau ormas dan komunitas untuk sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilih.
Lebih lanjut, dosen Ilmu Sejarah Unkhair ini, menilai KPU Provinsi Maluku Utara yang mengundang stasiun tv dari Jakarta tidak mendesak, karena orang-orang yang tinggal di pelosok terpencil, belum tentu menikmati dan nonton tv, jadi kenapa harus undang media sampai di Jakarta.
Menurutnya, ada puluhan media lokal di Maluku Utara, baik cetak, elektronik maupun online, yang dapat dilibatkan untuk sosialisasi tahapan Pemilukada di Maluku Utara.
Keberadaan media-media lokal di Maluku Utara, menurut Jainul lebih femiliar di masyarakat, sehingga akan lebih efektif jika agenda pihak penyelenggara melibatkan media lokal.
"Mungkin lebih bagus memberdayakan media media lokal saja, undang semua media cetak, online, tv lokal, media elektronik (radio), mereka yang liput dan mereka dapat berkah dari situ, dan warga kita juga lebih familiar dengan media-media di Maluku Utara, kan pasti mereka (media) dengan senang hati mensosialisasikan berbagai tahapan Pemilukada," tutup Jainul.
(fight)
