TERNATE, OT - Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara (Malut) menggelar dialog publik terbuka untuk umum dengan tema "Jalan Lingkar Obi dan Pemilu 2024". Kegiatan tersebut dipusatkan di Ternate pada Kamis (16/3/2023) malam.
Dialog publik yang mengangkat tema jalan lingkar Obi dan Pemilu 2024 ini menghadirkan pembicara yang latarbelakangnya merupakan Kepala BPJN Malut, Ir. Herdiantor Arifin, Anggota DPRD Malut, Iskandar Idrus, Anggota DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru. Serta Dr. Muamil Sun'an akademisi Unkhair.
Ketua Umum GPMO Malut, Jumayu Aliman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali terkait proses jalan lingkar Obi yang sempat tertunda sejak tahun 2021.
"Olehnya itu konsep tema yang diambil disesuaikan dengan kondisi ialah jalan lingkar Obi dan pemilu 2024," ujar Jumayun.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya Pulau Obi sejak tahun 2021 hingga sampai saat ini tak kunjung terealisasikan.
"Kemarin di tahun 2021 sempat ada pekerjaan jalan dari desa Kampung Baru sampai Jikodolong tapi pekerjaan itu tertunda," akuhnya.
Jamayun menuturkan, pekerjaan jalan lingkar di Pulau Obi tahun anggaran 2021 kemarin, direalisasikan berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp 35.670.761.000.
"Sama halnya dengan hasil dialog ini, bahwa jalan lingkar Pulau Obi tampaknya dikerjakan asal-asalan tanpa penyelesaian administrasi terkait AMDAL, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun administrasi lainnya," katanya.
Dikatakan, proyek yang menghabiskan anggaran APBN milyaran rupiah itu hingga saat ini diketahui belum pernah ada satupun pengajuan administrasi baik itu dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara.
Terlebih lagi, lanjut Jamayun, kesimpulan yang kita peroleh atau dapatkan dari hasil dialog ini. Kendala-kendala masih tetap sama seperti sebelumnya.
"Olehnya itu kami GPMO Malut berkeinginan mempertemukan seluruh para dewan perwakilan rakyat agar bagaimana hearing bersama-sama mencari solusi tepat agar keresahan masyarakat soal infrastruktur jalan lingkar Obi tindak hanya menjadi wacana belaka," tutup Jamayun.
Sekedar informasi, proyek pekerjaan jalan lingkar Obi sepanjang 19 kilometer dan lebar 11 meter yang telah dikerjakan kemudian dihentikan itu, sampai kini tidak ada proses administrasi yang diselesaikan.
Disamping itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, juga telah bertemu dengan Komisi V DPR-RI terkait percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkar Obi dan lingkar Halmahera Selatan.
Padahal, Usman Sidik (Bupati) pada kesempatan tersebut menyampaikan, audens ini sangat penting dan strategis, karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Halsel adalah pembangunan prioritas sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halsel tahun 2020-2024.
(ier)
