TERNATE,OT – Anggota perguruan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Maluku Utara (Malut) berharap ketua umum Pengurus Besar (PB) FORKI pusat dapatmencabut dan membatalkan SK kepengurusan ketua Forki Maluku Utara yang diketuai oleh Amin Drakel.
Desakan itu disampaikan para pengurus Forki yang terdiri dari Sekertaris Inkado Malut Ramli Adam, Ketua Umum INKAI Malut Jufri Sutrisno dan Sekertaris Umum Wadokai M Riska Amal Tomagola, Minggu (8/9/2019) kemarin.
Mewakili Pengurus Forki Jufri Sutrisno Kepada wartawan mengatakan, atas nama Pengurus Provinsi(Pengprov) perguruan anggota Forki Provinsi Malut yakni pengprov Wadokai, pengprov Inkai, pengprov Amura, pengprov Inkado dan FORKI Kota Ternate telah melakukan pertemuan untuk melakukan pernyataan mosi tidak percaya kepada Amien Drakel selaku ketua umum FORKI Malut.
Kata dia, telah dibuat surat pernyataan yang di dalamnya terdapat beberapa poin untuk disampaikan kepada Ketua Umum PB Forki Pusat. pertama, ketua umum Forki Malut Amin Drakel selama ini tidak memberikan kontribusi positif dan nyata terhadap atlet-atlet perguruan yang ada, dan Amin Drakel tidak sama sekali melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terhitung sejak dilantiknya sebagai ketua umum Forki Malut periode 2016-2020.
Selain itu, beliau juga tidak mampu memimpin FORKI Malut, terbukti dari ketidak adanya program kerja FORKI Malut dan pembinaan organisasi maupun prestasi, dan menjalankan roda organisasi tidak transparansi dari segi keperguruan FORKI Malut maupun keuangan hingga Agustus 2019 kepada pengurus perguruan anggota FORKI.
"Adapun fakta lainnya pengurus FORKI Malut periode 2016-2020 yang diketuai oleh Amin Drakel tidak pernah memasukkan database atlet FORKI Malut di KONI Provinsi hingga Agustus 2019,” katanya.
Lanjutnya, Amin Drakel juga tidak pernah mengikutsertakan atau memfasilitasi wasit-wasit FORKI di Malut untuk disertifikasi ke wasit nasional, oleh karena itu pada pekan olahraga Provinsi Porprov 2014 lalu, terdapat beberapa atlet yang terdaftar untuk Prapon akan tetapi atlet-atlet tersebut tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud.
“Dengan adanya pernyataan mosi tidak percaya ini dibuat dan ditandatangani oleh sejumlah pengurus perguruan anggota FORKI Malut, diharapkan agar ketua PB FORKI dapat menindaklanjuti serta mencabut dan membatalkan SK kepengurusan FORKI Malut Dr Amin Drakel,” harapnya.
Sementara Amin Drakel ketika dikonfirmasi menyampaikan, mereka salah aturan karena sementara ini pihaknya lagi siapkan para atlet ikut Pra Pon. “Yang saya cari bukan penari tapi atlet,” tegasnya.
“Jika mau ikut mekanisme harus taat, karena tidak ada masalah internal tiba-tiba tidak ada angin dan tidak ada ujang dibuat mosi tidak percaya. Mungkin saja atlet mereka gugur terus jadi masalah ini,” katanya.
Amin Drakel juga membantah dnegan tuduhan jika dirinya tidak melaksanakan program. “Saya tidak bias bilang tidak buat apa-apa, tapi saya buat sesuai yang diperintahkan PB FORKI. Jadi perlu diketahui, sampai saat ini SK perguruan yang masuk ke saya baru Inkado dan Inkais, sementara yang lain SK dari pengurus pusat belum sampai ke tangan saya,” jelasnya.
Untuk itu, kata Amin, boleh berkoar dan boleh bercerita tetapi jika SK dari DPP mereka dirinya tidak pegang maka tidak akan berbuat apa-apa. “Mereka mau bermain-main tentang hal itu, bahkan mereka mau bicara apa dan buat apa tanpa seizin saya,” katanya.(red)