TERNATE, OT- Tim Sekretariat Kabinet Republik Indonesia meninjau pengembangan dan evaluasi ketahanan pangan lokal di Maluku Utara (Malut), Senin (8/8/2022).

Kedatangan Tim Sekertariat Kabinet RI untuk meningkatkan sejauhmana progres implementasi kebijakan pangan lokal di provinsi Maluku Utara.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Sekertariat Kabinet RI, Zainal Abidin mengatakan, kedatangan mereka ke provinsi Maluku Utara untuk monitoring dan tindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait program Peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan Food Estate.

"Jadi setelah mendengar perkembangan-perkembangan di Provinsi ini berkaitan dengan kebijakan pangan lokal, tentu kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan dinas-dinas terkait utamanya dinas ketahanan pangan," ucap Zainal kepada indotimur.com Senin, (8/8/2022).

Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan perhatian secara khusus terkait dengan pangan lokal ini, sehingga perlu bagaimana perhatian itu dibentuk dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan.

Ia berharap, agar dinas ketahanan pangan dapat memiliki program-program yang baik terkait dengan pengembangan pangan lokal khususnya yang ada di provinsi ini seperti sagu, pisang, ikan dan lain sebagainya.

"Saya berharap permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan pangan lokal di daerah ini dapat diantisipasi dengan penaganan yang baik, melalui program yang dapat memberikan akses lebih terhadap pengembangan komoditi lokal tersebut agar supaya bisa berkembang," ujarnya.

Dia menyebut, ada beberapa-beberapa permasalahan spesifik yang kita lihat, diantaranya seperti persolan kemasan, kemudian dukungan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan jalur distribusi dan juga akses tol lautnya dalam proses distribusi dari tempat produksi ke konsumen, yang menjadi penghambat pengembangan lokal di provinsi Maluku Utara.

"Jadi ini awal yang baik, oleh karena itu, harapannya pangan lokal ini bisa memberikan kontribusi bukan hanya dari segi perekonomian tapi juga bagaimana memberikan peningkatan gizi dan pemberantasan kemiskinan di provinsi Maluku Utara," kata Zainal.

Ia menambahkan, kami dari Sekertariat Kabinet mendukung penuh kebijakan pangan lokal ini. "Karena memang sudah menjadi program prioritas nasional dan perlu adanya rencana aksi baik menengah maupun jangka panjang terkait dengan pangan lokal ini melalui revisi pepres nomor 22 tahun 2009," pungkasnya.(ier)