TERNATE, OT- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V akan melakukan monitoring terhadap PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), karena dinilai tidak transparan soal data kendaraan. 

"Salah satunya yang disampaikan kepada kami yaitu IWIP. Bappeda Maluku Utara mengaku kesulitan mendapatkan data, juga data alat berat nol," ujar Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria usai melakukan rapat dengar pendapat bersama sejumlah perusahaan termasuk PT IWIP dan Pemprov Malut di Ternate, Kamis (13/10/2022).

Selain itu, kata Dian, pajak air permukaan juga dinilai kesulitan oleh Pemprov Malut. 

"Pajak air permukaan kok angkanya kecil, dibanding Harita. Terus dari pajak restoran juga tidak ada data," katanya.

Dian mengaku, KPK akan memonitor hal tersebut, baik secara formal maupun informal dan meminta Pemda Halmahera Tengah untuk lebih memberi penegasan kepada PT. IWIP.

"Kami akan monitor dari sini, kami akan koordinasi juga informal sama IWIP, tentunya Pemda yang menegaskan lagi kepada IWIP soal pendataan," tegasnya.(ier)