JAKARTA, OT - Kelangkaan BBM yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) beberapa pekan terakhir sangat meresahkan masyarakat terutama para pelaku usaha yang jenis usahanya mengandalkan BBM.

Dalam situasi yang tak menentu, Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah mengambil langkah dengan menemui direktur BPH Migas di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, setidaknya terungkap sejumlah alasan yang memicu sehingga terjadi kelangkaan BBM.

Pemicunya antara lain adalah kurangnya armada transportasi yang mengangkut pergerakan minyak dari Tobelo dan Kota Ternate ke Kabupaten Halmahera Tengah.

Selain itu, cuaca juga menjadi faktor yang menghambat pekerjaan bongkar muat BBM dari kapal ke Pertamina di kota Ternate.

Melalui rilisnya, anggota komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Muttiara T Yasin mengatakan, dengan hadirnya industri pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, praktis membuat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang menggunakan BBM semakin tinggi.

Disisi lain ketersediaan kouta BBM di SPBU maupun APMS tidak mengalami penambahan. Sehingga jangan heran jika dalam seminggu saja stok BBM yang tersedia di SPBU dan APMS sudah habis.

Oleh karena itu, menurutnya untuk mengatasi kelangkaan BBM, jalan satu-satunya adalah dengan melakukan penambahan kuota BBM di setiap SPBU dan APMS yang ada di Halmahera Tengah.

“Halmahera Tengah yang masuk sebagai kawasan industri nasional semestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Apalagi kehadiran investasi tambang, mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan negara, maka dengan demikian investasi itu pun diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Mutiara.

Persoalannya lanjut Muttiara, bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan itu, jika BBM yang merupakan salah satu motor penggerak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat tidak cukup memenuhi kebutuhan.

"Patut diingat bahwa BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menjadi baik, sangat bergantung pada ketersediaan BBM," tambahnya.

Menurut Muttiara, solusi paling kongkrit adalah BPH Migas harus menghitung kembali rasio penggunaan BBM di Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan kondisi kekinian. "Jangan sampai aktivitas pertambangan terus berjalan sementara aktivitas perekonomian masyarakat terhenti hanya karena keterbatasan BBM," tukasnya.

“Halmahera Tengah telah memberikan sumbangan devisa yang cukup besar bagi negara, oleh sebab itu pemerintah pusat melalui BPH Migas juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat, sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih baik beriringan dengan aktivitas investasi pertambangan”, pungkasnya.

 (fight)