TERNATE, OT - Memperingati hari jadi ke-20 Provinsi Maluku Utara (Malut), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Senin (7/10/2019) menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Ternate.

Mereka menuntut pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk segera menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi rakyat Indonesia termaauk maayarakat Maluku Utara dan Ternate.

Koordinator lapangan (Korlap), Firmanto T Jafar dalam orasinya di depan pintu masuk gedung kantor Wali Kota Ternate menyatakan, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini, harus.segera diselesaikan.

Dia lalu menyebut sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Malut yang akan memasuki tahun ke-20. Salah satu yang disoroti PMII adalah ijin pertambangan pada sejumlah wilayah di dataran Halmahera dan Obi serta Kepulauan Sula, Talabu dan Morotai di Malut.

Pemberian ijin pertambangan oleh Pemprov Malut di berbagai wilayah, dinilai dapat merusak ekologi sekitar wilayah Malut, dan menyebabkan masyarakat mengalami penderitaan dengan kehilangan mata pencaharian.

"Karena dampak dari pertambangan tersebut, lahan pertanian, yang merupakan salah satu mata pencarian masyarakat untuk melangsungkan hidupnya, tetancam hilang. Bahkan lahan pertanian yang mereka miliki untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka juga direngut oleh pertambangan," teriak Firmanto.

Dia mendesak, Pemprov maupun pemerintah daerah untuk segera membuat regulasi yang dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat Maluku Utara.

Selain itu, aliansi PMII juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi.di Kota Ternate. "Segera selesaikan masalah air bersih yang berdampak pada Kelurahan Akehuda dan Kelurahan Toloko, cegah pungutan liar (pungli) serta hentikan proses reklamasi pantai yang ada pada beberapa titik di kota Ternate," kata Firmanto membaca tuntutannya.

Menanggapi tuntutan masa aksi, Pemkot Ternatre melalui Asisten III kantor Wali Kota Ternate, Thamrin Alwi di hadapan masa aksi menyampaikan, tuntutan yang disampaikan aliansi PMII yang berkaitan dengan persoalan di Ternate, akan segera ditindaklanjuti.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota dan akan ditindaklanjuti oleh Pemkot Ternate, untuk sementara, Wali Kota masih bertugas di luar daerah, jika Wali Kota kembali, kami akan mengadakan rapat internal untuk membahas tuntutan yang sudah disampaikan,," ujar Thamrin dihadapan masa aksi.

Setelah dilakukan dialog, masa aksi kemudian bergerak menuju gedung wakil rakyat di kawasan Kalumata puncak untuk menyampaikan tuntutan yang sama. 
(awie)